Mahfud MD dan Prabowo di Pilpres 2024 serta Aturan Terkait Jabatan Menteri

TRIBUNBATAM.id - Langkah Mahfud MD di Pilpres 2024 menuai sorotan.

Terutama statusnya sebagai Menkopolhukam RI meski telah diumumkan oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pengumuman Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 disampaikan Megawati di depan perwakilan partai pengusung di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Publik pun bertanya-tanya dasar aturan Mahfud MD perlu atau tidak mundur dari jabatan Menkopolhukam yang diembannya sejak tahun 2019 itu.

Selain Mahfud MD, terdapat Prabowo Subianto yang kini diamanahkan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI membantu tugas Presiden Jokowi.

Baca juga: Partai Pengusung AMIN Kepri Kejar Suara Anak Muda Walau Ada Gibran di Kubu Lain

Ternyata baik Mahfud MD dan Prabowo Subianto tak harus mengundurkan diri dari jabatan menterinya.

Melansir Tribunnews.com, Menteri yang masih aktif jabatannya serta maju sebagai capres dan cawapres tidak perlu mengundurkan diri.

Namun mereka diizinkan sementara atau cuti.

Aturan ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam putusan MK RI Nomor 68/PPUU-XX/2022 berbunyi pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR.

Baca juga: Ketua PDIP Solo Menangis Depan Megawati, Singgung Gibran di Pilpres 2024

Kemudian pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota termasuk Menteri.

Serta pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat persetujuan dan izin cuti dari Presiden.

Sementara dalam draf PKPU mengenai pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 15 ayat 2 berbunyi , pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan parpol peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri.

Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD.

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga: Puan Minta Masyarakat Awasi Pilpres 2024, Ketua DPP PDIP Yakin Jokowi Netral

Termasuk Menteri dan pejabat setingkat menteri.

Sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat persetujuan presiden dan cuti.

Atau nonaktif sebagai Menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden sampai selesai tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KANTONGI Izin Cuti

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku telah mengantongi izin cuti dari Presiden Joko Widodo untuk berkampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan, ia hanya akan cuti satu hari dalam seminggu untuk berkampanye.

"Cutinya itu seminggu satu hari, saya sudah bilang ke presiden sementara saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/10/2023) seperti melansir Kompas.com.

Baca juga: Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Daftar Pilpres 2024 Hari Ini, Ada Kirab Budaya

Permintaan itu ia sampaikan langsung kepada Jokowi saat bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore tadi.

"Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya, jaga kelangsungan kebaikan bangsa ini agar pemilu berjalan damai," kata dia.

Mahfud menuturkan, cuti ini sudah sesuai dengan aturan bagi para menteri yang berkontestasi pada pemilihan umum.

Ia menyebutkan, cuti itu hanya akan diajukan pada hari kerja, sedangkan kampanye di hari libur tidak memerlukan izin cuti.

Di samping itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa Jokowi memberi ucapan selamat kepadanya karena dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpre 2024.

Mahfud MD menganggap ucapan selamat itu merupakan tanda bahwa Jokowi juga merestui pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Selvi Ananda Istri Gibran Rakabuming Dampingi Suami Daftar Pilpres 2024

"Presiden mengucapkan selamat kepada saya, selamat telah dipilih jadi cawapres, mudah-mudahan semuanya berjakan lancar," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis anggapan soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) Mahfud MD yang menyalahgunakan kekuasaan menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

Hasto menyebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memiliki integritas dan komitmen yang tinggi bagi negara.

"Prof Mahfud ini kan, komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang," kata Hasto, Jumat (27/10/2023) malam di Pagelaran Wayang Kulit di Gedung ANRI, Jakarta.

"Rakyat justru mengharapkan Prof. Mahfud tetap menjabat sebagai Menko Polhukam dan beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, untuk tertib," ujarnya, sebagaimana diwartakan oleh jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dan Junaidi Saputra.

Ia memastikan, bacawapres yang diusung partainya untuk mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo itu akan mengajukan cuti sebelum melaksanakan kampanye Pilpres 2024.

"Kalau kampanye ya beliau mengajukan cuti, dan kemudian rakyat mengharapkan Prof. Mahfud bisa menjadi wasit yang baik, agar tidak ada ada penyalahgunaan kekuasaan. Agar suara rakyat betul-betul menjadi suara yang paling berdaulat di dalam menentukan pemimpin," ujarnya.

Ia lantas menyinggung soal pasangan calon capres-cawapres lain yang juga tengah menduduki jabatan di pemerintahan, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

"Ya sama kan, ada Pak Prabowo sebagai menhan, Pak Jokowi sebagai presiden yang putranya juga menjadi calon wakil presiden," ujarnya.

Menurut Hasto, sebaiknya rakyat bersama-sama mengawasi jalannya kontestasi Pilpres 2024 agar berlangsung dengan baik.

"Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik," kata Hasto.

Ia mengklaim, dirinya yakin bahwa masyarakat sipil akan menjadi pengawas yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

"Kami meyakini bahwa civil society akan menjadi pengawas yang baik, supaya tidak ada abuse of power. Dan kami meyakini yang namanya Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD, itu betul-betul punya komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," ujarnya.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com) (Kompas.com) (KompasTV)