Gerindra Tuding Ada Upaya Jegal Gibran Maju Cawapres, Ini Kata PDIP dan PPP

TRIBUNBATAM.id - Gerindra tuding ada upaya untuk menjegal langkah Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden RI di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Diketahui pada Pilpres tahun depan itu, Gibran maju berpasangan dengan Prabowo Subianto--Ketua Umum Gerindra sebagai bacapres.

Sebelum dan setelah mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilpres, nama Gibran masih jadi sorotan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran jadi cawapres.

Putusan MK ini terkait batas syarat capres-cawapres.

Putusan itu berujung pada pelaporan terhadap hakim yang menangani perkara tersebut, hingga akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memeriksa sejumlah hakim MK, termasuk Ketua MK Anwar Usman, yang juga paman Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku, ia memperoleh informasi adanya operasi rahasia yang bertujuan untuk menjegal putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, ada pihak yang ingin menggagalkan upaya Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Akan tetapi, dia tidak merinci lebih lanjut tentang dugaan penjegalan itu.

Baca juga: Momen Gibran dan Muhaimin Iskandar Bertemu di Solo, Saling Sapa dan Jabat Tangan

"Saya memang mendapat informasi ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," ujar Habiburokhman, Jumat, (3/11/2023), dikutip dari Kompas TV.

Habiburokhman mengatakan dugaan tersebut muncul setelah ada anggota DPR mengusulkan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menyebut ada pihak yang melakukan penggiringan opini. Pihak itu berujar bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Padahal menurutnya, putusan MK itu bersifat final.

"Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MKMK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita." kata dia menjelaskan.

"Begitu juga soal putusan MKMK, ada yang menggiring putusan MKMK bisa membatalkan putusan MK. Padahal UUD kita itu mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir," tambah Habiburokhman.

Tanggapan PDIP

Soal isu penjegalan itu ditanggapi oleh bakal capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Tanggapan keduanya disampaikan di sela-sela laga final Liga Kampung Soekarno Cup U-17 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam.

Ganjar tidak ingin menanggapi serius isu penjegalan itu.

"Kalau jegal-jegalan, itu pemainnya, kalau jegal motong striker, wasitnya harus tiup peluit jangan dibiarkan," kata Ganjar dikutip dari Kompas TV, Jumat, (3/11/2023).

Mirip dengan Ganjar, Hasto juga mengibaratkan isu penjegalan itu seperti penjegalan pemain dalam pertandingan sepak bola.

"Ya seperti bola kalau jegal, ada wasit nyemprit," kata Hasto.

Hasto turut menyinggung kasus dugaan pelanggaran etik oleh para hakim MK.

Baca juga: Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Akan Hadiri Dialog Cendekia ICMI di Makassar

Dugaan itu muncul setelah hakim MK mengabulkan putusan batas usia capres dan cawapres yang membuka peluang Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo.

Hasto mengatakan dugaan pelanggaran itu memang harus diselidiki. Dia pun mempercayakan kasus tersebut kepada MKMK.

"Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh hanya karena ada hubungan kekeluargaan kemudian hukum dikorbankan."

"Kami percayakan sepenuhnya pada mahkamah etik untuk mengambil keputusan terbaik demi keadilan," katanya.

Disebut tak masuk akal

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, turut menanggapi isu penjegalan itu.

Chico meyakini isu penjegalan itu hanya hoaks atau berita yang tidak benar.

"Hoaks alias berita bohong yang tidak masuk di akal sehat," ujar Chico kepada awak media, Sabtu, (4/11/2023).

Di samping itu, dia menyebut operasi penjegalan terhadap Wali Kota Surakarta itu tak mungkin dilakukan karena Gibran adalah seorang putra presiden.

"Di mana objek operasi yang dimaksud adalah putra sulung Presiden RI, yang punya kekuasaan atas semua aparat negara termasuk intelijen," katanya.

Chico justru menuding pernyataan Habiburokhman sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta.

Baca juga: Jawa Timur Jadi Rebutan Ganjar Mahfud dan Anies Cak Imin Dulang Suara di Pilpres

"Statement petinggi Gerindra adalah upaya basi untuk memutarbalikkan fakta tentang persepsi yang santer beredar di masyarakat bahwa kekuasaan dalam hal ini aparat negara yang akan memihak pada calon yang diusung Gerindra," ucapnya.

Kata PPP

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

Awiek menerangkan bahwa upaya operasi rahasia untuk menjegal seseorang justru dimiliki penguasa.

"Operasi senyap itu hanya mungkin dilakukan oleh penguasa, hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan," kata Awiek dalam diskusi daring Polemik bertajuk 'Konsekuensi Putusan MKMK' pada Sabtu (4/11/2023).

Ia mengatakan logika dari Habiburokhman justru terbalik.

idak mungkin kata dia, pihak yang saat ini berkuasa bisa dijegal oleh pihak lain yang tidak berkuasa.

"Ini logika kebalik, kok malah orang yang punya kekuasaan, dituding dijegal, dioperasi untuk digagalkan," katanya.

Sementara jika upaya penggagalan itu didasarkan pada banyaknya laporan masyarakat ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), menurutnya asumsi tersebut adalah asumsi pendek tanpa dasar.

Mengingat laporan yang masuk ke MKMK dibuat oleh masyarakat sipil yang merasa janggal atas putusan MK soal batas usia capres-cawapres.

"Kalau dasarnya adalah banyaknya laporan, nggak bisa dong, laporan kan hak masyarakat sipil. Kalau semua laporan dianggap rekayasa atau operasi, tinggal dicek saja, apakah ada mobilisasi," kata dia.

"Saya menyayangkan Habiburokhman punya asumsi pendek seperti itu," pungkas Awiek. (tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Tuding Ada Upaya Penjegalan Gibran, PDIP: Kalau Jegal, Ada Wasit Nyemprit, dan judul PPP Balas Pernyataan Gerindra Soal Operasi Rahasia Jegal Gibran: Mana Mungkin Penguasa Dijegal