Polemik Debat Cawapres, KPU Sebut Capres Dampingi Pasangan saat Debat

TRIBUNBATAM.id - Debat capres yang bakal diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menuai polemik.

Itu setelah muncul kabar jika KPU meniadakan debat cawapres pada Pilpres 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari pun buka suara terkait polemik debat capres ini.

Ia menegaskan tetap menyelenggarakan debat cawapres itu.

KPU RI menurutnya hanya mengubah format debat Pilpres 2024.

Dalam debat capres dan cawapres nanti, calon presiden akan mendampingi cawapresnya.

Baca juga: KPU RI Ungkap Aturan Debat Capres Cawapres Berikut Temanya

Pada agenda debat cawapres, cawapres tetap menjadi aktor utama debat, meski capres menyertainya di panggung, begitu pun sebaliknya.

Hasyim menegaskan jika KPU tak mungkin meniadakan debat cawapres.

Sebab, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengharuskan tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Ia mengungkapkan, format debat ini diubah supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres dalam penampilan debat.

"Sehingga kemudian supaya publik makin yakinlah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11/2023) melansir Kompas.com.

Pada Pilpres 2019, lima kali debat capres-cawapres digelar dengan komposisi satu kali debat khusus cawapres, dua kali khusus capres, dan dua kali dihadiri capres-cawapres.

Baca juga: Jadwal Debat Capres Terbaru, Anies Baswedan dan Prabowo Bakal Sepanggung LAGI

Pada Pilpres 2024, sesuai UU Pemilu, ada tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Komisioner KPU RI Idham Holik juga membantah bahwa pihaknya meniadakan debat capres maupun debat cawapres.

"Justru KPU menampilkan yang lebih baik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jauh lebih utuh. Jadi di setiap debat itu, tergantung pada, debat kali ini untuk debat siapa? Kalau itu debatnya capres, maka aktor utamanya capres. Kalau debat cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres," kata Idham, kemarin.

Idham menambahkan jika calon presiden dan calon wakil presiden merupakan calon dwitunggal.

Ia juga menambahkan, konsep debat yang sejauh ini diberitakan masih berupa rencana hasil rapat dengan tim pasangan capres-cawapres pada Rabu (29/11/2023).

Serta akan dimatangkan dalam rapat lanjutan beberapa waktu ke depan bersama tim pasangan capres-cawapres.

KPU RI sebelumnya mengonfirmasi jadwal debat capres-cawapres yang akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Baca juga: Profil Ahmad Ali Head Coach Timnas AMIN di Pilpres 2024

Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.

Sementara itu, debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024. Hasyim menyebutkan, belum ada pembahasan detail, debat keberapa yang beragendakan debat capres, dan debat keberapa yang beragendakan debat cawapres.

Yang jelas, lima kali debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta.

Debat perdana bakal digelar di Kantor KPU RI, Jakarta.

Merujuk UU Pemilu, masing-masing capres-cawapres tidak boleh diwakili orang lain dalam acara debat ini.

Apabila masing-masing berhalangan hadir, ia harus membawa bukti keterangan pihak terkait dan menyampaikannya ke KPU maksimal tiga hari sebelum debat dihelat.

Adapun tema-tema setiap debat yakni:

• Debat pertama, 12 Desember 2023: hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
• Debat kedua, 22 Desember 2023: pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
• Debat ketiga, 7 Januari 2024: ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur.
• Debat keempat, 21 Januari 2024: energi, SDA, SMN, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
• Debat kelima, 4 Februari 2024: teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-Covid society), dan ketenagakerjaan.

KUBU Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin keberatan

Misinformasi sejumlah pemberitaan menyebabkan beberapa pihak meyakini KPU telah menghilangkan debat cawapres, walaupun yang sesungguhnya terjadi adalah perubahan format debat cawapres.

Namun demikian, kritik kadung menyembur dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang telah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi debat capres dan cawapres sekalipun dengan format tahun 2019.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menyatakan, KPU harus mengubah UU Pemilu.

Todung menilai, format yang disampaikan KPU berpotensi membuat kepentingan pemilih untuk mengetahui kapasitas cawapres melalui debat menjadi tergerus.

"Menurut saya, dengan pernyataan Ketua KPU dengan mengatakan 'Oke, tetap lima kali debat, tapi capres-cawapres itu hadir bersamaan', nah ini menurut saya satu akal-akalan format yang sedang dibuat KPU dan itu tidak boleh kita terima, dan tidak bisa kita terima. KPU boleh mengubah itu kalau undang-undangnya diubah," tegas Todung, kemarin.

Publik menurutnya tidak bodoh bahwa cawapres itu bukan semata-mata ban serep, cawapres itu punya peran yang sangat strategis, penting.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyesalkan perubahan format itu.

“Saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kami menyesal itu terjadi. Tidak seperti lima tahun yang lalu,” kata pria yang karib disapa Cak Imin saat ditemui usai menghadiri acara Mukernas III MUI di Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Anies Baswedan, berharap KPU dapat duduk bersama dengan tim pasangan capres-cawapres untuk menentukan format debat.

"Ini adalah soal menghormati rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya gimana? Dengan menunjukkan cawapresnya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan itu menghormati hak pemilih," ujar Anies di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengaku siap mengikuti apa pun ketentuan KPU soal debat. (TribunBatam.id) (Kompas.com)