Debat Capres Cawapres Kata Bawaslu RI, Singgung UU 7 Tahun 2017 Soal Pemilu 2024

TRIBUNBATAM.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buka suara terkait debat capres cawapres yang menjadi sorotan publik.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan jika pihaknya menyerahkan seluruh format debat capres cawapres kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU RI).

Pasalnya, Undang-Undang (UU) telah memberikan kewenangan kepada KPU dan pasangan calon (paslon) untuk mendiskusikannya. Terlebih, format debat tidak diatur secara spesifik dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Kami serahkan ke KPU selama tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ucapnya.

Baca juga: Polemik Debat Capres Cawapres, Timnas AMIN Klaim Usulkan Paslon Hadir Lengkap

Bagja menyampaikan bahwa Bawaslu hanya mengimbau agar KPU tetap mematuhi peraturan perundangan melansir Kompas.com.

Khususnya terkait mekanisme debat capres dan cawapres demi mencegah pelanggaran Pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya mengungkap aturan main debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 pada Desember 2023.

KPU RI juga mengonfirmasi jadwal debat capres-cawapres yang akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyampaikan, debat capres akan digelar lebih banyak dibandingkan calon wakil presiden (cawapres) dalam 5 kali kesempatan debat Pilpres 2024.

Baca juga: KPU RI Ungkap Aturan Debat Capres Cawapres Berikut Temanya

Hasyim menjelaskan, meski ada pembagian semacam itu, namun pada prinsipnya masing-masing capres-cawapres hadir dalam lima kali kesempatan debat tersebut.

Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, tergantung agenda debat hari itu.

"Sebanyak lima kali debat ini kan calon presiden dan wakil presiden. Ada tiga kali debat capres, dan ada dua kali debat cawapres," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Pada agenda debat, capres akan lebih banyak memiliki proporsi bicara.

Demikian halnya saat debat cawapres.

Debat pertama rencananya digelar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada 12 Desember 2023.

Baca juga: Jadwal Debat Capres Terbaru, Anies Baswedan dan Prabowo Bakal Sepanggung LAGI

Hasyim juga mengonfirmasi bahwa pelaksanaan debat akan dimulai pukul 19.00 WIB.

Dalam kesepakatan yang dicapai KPU RI dengan tim pasangan calon, debat pertama ini akan mengambil tema seputar hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Ketua KPU RI itu berharap, capres-cawapres dapat menyampaikan isu yang tidak muluk-muluk atau terlalu tinggi.

Namun berpijak pada fakta kemampuan anggaran yang tersedia.

"Penting setidak-tidaknya tergambarkan (di dalam debat) begini, dalam waktu 5 tahun (masa jabatan presiden-wakil presiden), kira-kira yang realistis, faktual anggarannya ada, itu capres-cawapres (mau) ngapain," kata Hasyim pada Rabu lalu melansir Kompas.com.

Sementara debat kedua digelar pada 22 Desember 2023.

Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.

Baca juga: PKS Tak Ambil Pusing Marlin Agustina Dukung Prabowo - Gibran di Pilpres 2024

Sementara debat terakhir dihelat pada 4 Februari 2024.

Kelima helatan debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu, debat capres-cawapres dilangsungkan selama 150 menit, dengan rincian 120 menit untuk segmen debat, dan 30 menit untuk jeda iklan.

Model debat dilakukan dengan format kandidat-moderator, dengan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator.

Pasangan capres-cawapres diperbolehkan mengundang tim kampanye masing-masing maupun tamu undangan lain untuk menghadiri acara debat.

Secara umum, KPU mengatur bahwa tema debat merujuk pada "visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)".

Baca juga: Prabowo Subianto Capres Paling Kaya di Pilpres 2024, Harta Capai Rp 2 Triliun

Tema debat ditetapkan setelah KPU berkoordinasi dengan pasangan capres-cawapres dan/atau tim kampanye masing-masing pasangan calon.

"Tema spesifik setiap debat pasangan calon disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat," sebut Hasyim yang menandatangani keputusan itu melansir Kompas.com.

Masing-masing capres-cawapres tidak boleh diwakili orang lain dalam acara debat ini.

Apabila masing-masing berhalangan hadir, ia harus membawa bukti keterangan pihak terkait dan menyampaikannya ke KPU maksimal 3 hari sebelum debat dihelat.

Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)