Gubernur Ansar Tunggu Restu Kemenkeu Hapus Tarif VoA Buat Wisman Masuk Kepri

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri sedang menuggu regulasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menghapus Visa on Arrival (VoA) bagi wisatawan mancanegara (wisman).

Syarat regulasi dari Kemenkeu itu setelah Kemenkumham menerbitkan surat mendukung usulan Pemprov Kepri untuk menghapus VoA wisman.

“Menteri sudah menyetujui hal itu. Kami tinggal menunggu dari Kementerian Keuangan. Kemenkeu juga sudah buat surat ke kami untuk segera membahas itu,” ungkapnya, Selasa (19/12/2023).

Ansar berharap, pembahasan penghapusan VoA ini bisa segera terealisasi.

Ia khawatir, kunjungan wisman ke Kepri bakal kalah bersaing dengan sejumlah negara tetangga.

“Apalagi Malaysia baru saja men-declare membebaskan turis-turis dari China dan India. Selama ini ketika VoA itu ditiadakan, turis-turis yang ke Lagoi lebih banyak dari China dan India,” ucapnya.

Menurutnya, dampak dari pemberlakuan VoA tersebut, para wisman enggan untuk datang karena keberatan saat mengurus pembayaran VoA tersebut.

“Bagi mereka itu bukan masalah nominalnya, tapi proses dalam mereka membayar. Itu yang membebani mereka,” tegasnya.

Gubernur Ansar pun mendorong agar Pemerintah Pusat dapat segera menghapus kebijakan VoA bagi para wisman.

“Kalau tidak memungkinkan pun kita minta keringanan supaya diberlakukan short visa,” harapnya.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Kepri, I Nyoman Gede Surya Mataram, menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait penghapusan kebijakan VoA tersebut.

“Kemarin dalam acara rakor dengan Dirjen Imigrasi hal ini juga sudah kita sampaikan. Dan kita juga sudah beberapa kali mengundang pelaku pariwisata membahas hal ini,” sebutnya.

Baca juga: Data Kunjungan Wisman ke Bintan 2023 dan Harapan Keringanan Tarif VoA Disetujui

Pada prinsipnya Kemenkumham sudah memberikan lampu hijau untuk penghapusan kebijakan VoA bagi wisman tersebut. Karena, dapat membuat dunia pariwisata di Kepri bisa berkembang pesat.

“Sekarang kita tinggal menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan. Karena inikan ada menyangkut pemasukan dari PNBP,”sebutnya.

LANGKAH Kadin dan Tim Pariwisata Batam

Tidak hanya Pemprov Kepri, upaya agar tarif VoA yang dianggap memberatkan wisman saat mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau, sebelumnya ditempuh Kadin bersama tim pariwisata Batam.

Dirjen Imigrasi, Silmy Karim bahkan memberi atensi pada tarif Visa on Arrival atau VoA di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Kota Batam.

Saat bertemu dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bersama Tim Pariwisata Batam bersama berbagai stakeholder di Jakarta, Senin (4/12), Silmy Karim mengungkap jika pihaknya sudah menyampaikan surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menurutnkan tarif VoA sebesar 50 persen.

Jika mendapat restu Kemenkeu, tarif VoA bakal turun menjadi Rp 250 ribu.

Seperti diketahui, pemberlakuan Visa on Arrival untuk sekali kunjungan ke Batam untuk turis mancanegara ditetapkan Rp 500 ribu.

Baca juga: Komisi X DPR RI Kunjungi Batam, Asita Kepri Minta Hapus Biaya VoA Wisman

Kondisi ini ditambah dengan harga tiket ferry Batam-Singapura maupun Batam-Johor Bahru, Malaysia.

"Semoga awal tahun depan sudah ada keputusan terbaik yang bisa membuat kita tersenyum bahagia. Kita berjuang bersama mewujudkan kota Batam yang ramah dan murah bagi wisatawan namun tidak murahan. Agar perekonomian Batam semakin maju dimasa depan," ujarnya dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Selasa (5/12/2023).

Ketua Kadim Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan jika diskusi terkait kondisi pariwisata Batam sudah beberapa kali mereka lakukan.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyuarakan secara langsung kegelisahan para pelaku industri pariwisata yang ada di Batam Kepulauan Riau.

Para delegasi ikut beraudiensi dan berdiskusi ini adalah representasi dari berbagai sektor Industri Pariwasata Batam, seperti Jasa Tour and Travel, Industri Golf, Pusat Belanja dan Mall, Industri Hotel dan Restoran, pramuwisata dan lainnya.

"Kesempatan ini telah lama kita nantikan. Pertemuan membahas persoalan ini telah kita mulai sejak 30 Januari 2023, dimana para pelaku industri 0ariwisata yang ada di Batam datang ke Kadin Batam memperbincangkan permasalahan yang mereka hadapi," kata pria yang menjabat Ketua Tim Pariwasata Batam ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Soroti Layanan Imigrasi, Banyak Keluhan Soal KITAS dan VoA

Ia juga menyesalkan Pemerintah Daerah di Batam dan Kepri yang menurutnya belum ada solusi nyata atas tarif VoA ini.

Jadi berharap dapat berdiskusi konstruktif sekaligus mencari solusi terbaik untuk memajukan industri pariwisata Batam.

Ia menilai pariwisata adalah salah satu sendi kehidupan ekonomi di Batam, Kadin Batam pernah mencanangkan tahun pariwisata sejak 2018 hingga 2019 di Batam.

Kota ini menempati urutan ke-3 kunjungan wisatawan setelah Jakarta dan Bali.

Namun sejak diberlakukannya VoA, kunjungan turis mancanegara ke Batam itu jauh sangat berkurang.

Mereka lebih memilih alternatif ke Johor Malaysia dan Thailand ataupun Vietnam karena menganggap biaya ke Batam itu mahal.

"Kami datang dengan sebuah harapan agar Batam mendapatkan perhatian khusus akan permasalahan krusial ini," tuturnya

Hal senada juga disampaikan Pihak Tour and Travel yang concern membawa rombongan wisatawan dari Korea ke Batam, Ms. Khong.

Dulu kunjungan wisatawan Korea bisa 10 kali lipat dari yang ada saat ini.

"Kami berharap segera ada terobosan baru memulihkan iklim pariwisata ini," katanya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Roma Uly Sianturi/*)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News