Komisi X DPR RI Kunjungi Batam, Asita Kepri Minta Hapus Biaya VoA Wisman

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kunjungan Komisi X DPR RI ke Batam tak disia-siakan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Pariwisata Indonesia (Asita) Kepri.

Rombongan Komisi X DPR RI dalam kunjungannya ke Batam pada Jumat (23/9/2022), mendengar langsung mengenai keluhan Ketua Asita Kepri tentang pmberian biaya Visa on Arrival (VoA) atau visa kedatangan bagi wisatawan.

Depan Komisi X DPR RI, Ketua Asita Kepri meminta agar biatya VoA yang dibebankan kepada wisatawan mancanegara (wisman ) untuk dihapuskan.

Hal itu tidak lain untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata di wilayah ini.

Sejumlah pelaku pariwisata, bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, pun menyampaikan masukan terkait pariwisata kepada Komisi X DPR RI saat kunjungan kerja mereka di Batam, pada Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Bertemu Menkumham Yasonna, Gubernur Kepri Minta Kebijakan Bebas VoA Diberlakukan Lagi

Ketua Asita Kepri, Eva Betis menyampaikan, sejumlah negara pemasok wisman terbesar selama ini yaitu: Korea Selatan, Jepang, India dan Australia.

Termasuk ekspatriat yang tinggal di Singapura atau permanent residence Singapura.

"Kami meminta kepada DPR RI khususnya Komisi X memberikan langkah-langkah pemberian insentif kepada wisman yang datang ke Batam sebagai ajang promosi Batam," ujar Eva.

Menurutnya, promosi seperti ini bisa diadakan untuk beberapa bulan saja.

Misalnya tiga atau dua bulan, agar pariwisata kembali menggeliat di Kepri, khususnya Batam dan Bintan.

Menurutnya, perlu ada insentif untuk jasa transportasi ferry, restoran, hotel dan lain sebagainya.

Baca juga: Presiden Jokowi Soroti Layanan Imigrasi, Banyak Keluhan Soal KITAS dan VoA

Ia berharap dukungan dari DPR RI untuk memajukan dan memulihkan kembali pariwisata di Kepri di masa pandemi Covid-19 ini, dapat dirasakan oleh para pelaku pariwisata.

"Jangan sampai pariwisata di Kepri, khususnya Batam dan Bintan tenggelam dengan promo-promo yang diberikan oleh negara-negara tetangga karena kita kalah saing dari segi harga, objek, regulasi yang lebih mudah di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia," jelas Eva.

Untuk itu, ia meminta Komisi X DPR RI segera mengambil tindakan yang progresif untuk menanggulangi masalah-masalah pariwisata yang ada di Kepri, khususnya terkait Visa on Arrival (VoA), branding dan insentif, dan penyesuaian harga tiket kapal ferry dan pesawat.

Sementara Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata, memaparkan perkembangan pariwisata saat ini di masa pandemi.

Baca juga: Gubernur Kepri Minta Imigrasi Berlakukan Lagi Bebas VoA Demi Pariwisata