Polemik Muscablub Hanura Batam Panas, Rekomendasi Tunggal Dipertanyakan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Partai Hanura Kota Batam yang digelar pada Minggu, 14 Juli 2024, menyisakan polemik internal yang memanas. Sekretaris DPC Kota Batam, Rony Putra Yeremia, secara terbuka mempertanyakan keabsahan proses pemberian rekomendasi calon ketua DPC yang hanya diberikan kepada satu calon, yaitu Raja Heri Mokhrizal.

Dalam pernyataan pers yang digelar pada Selasa (16/7/2024) di Batam Center, Rony Putra Yeremia mengungkapkan kekecewaannya dengan menunjukkan setumpuk surat yang berisi 8 rekomendasi dari PAC (Pengurus Anak Cabang) yang mendukungnya sebagai calon ketua DPC. Namun, ia tidak mendapatkan rekomendasi dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah).

"Saat ini hanya ada satu yang dapat rekomendasi untuk menjadi Ketua DPC Partai Hanura. Padahal di Muscablub kami juga mengantongi 8 rekomendasi, dan harusnya juga layak mendapatkan rekomendasi untuk bersaing di Pemilihan Ketua DPC Partai Hanura Kota Batam,” ungkapnya dengan nada geram.

Polemik di tubuh Hanura Batam ini bermula sejak 16 Juni 2024, ketika DPC mengajukan mosi tidak percaya terhadap ketua sebelumnya, Iwan Krisnawan, ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Rony merasa ada kejanggalan dalam proses selanjutnya, di mana DPD mengambil alih pengurusan PAC dan langsung mengarahkan dukungan kepada Raja Heri Mokhrizal.

Rony mengklaim bahwa DPD mengklaim telah mengantongi 6 dukungan terhadap Heri Mokhrizal, padahal ia sendiri telah memiliki 8 dukungan resmi dari PAC.

Baca juga: Polemik Hanura Batam, Bendahara DPC Partai Hanura Batam Singgung Soal Ini

"Ini adalah awal kecacatan yang terjadi dari kawan-kawan DPD. Dari situ, DPD mengklaim sudah mengantonggi 6 dukungan terhadap Heri Mokhrizal, padahal kami sudah memiliki 8 dukungan resmi. Sebelum Muscablub sudah didapatkan dukungan. Kami punya ini bukti otentik yang punya juga foto pertemuan,” jelas Rony.

Rony juga menyoroti kejanggalan dalam proses Muscablub, di mana ia merasa DPD telah mengambil alih kepengurusan PAC secara tidak sah. 

Ia menunjukkan surat pengangkatan PLT (Pelaksana Tugas) untuk PHC (Pengurus Harian Cabang) Lubuk Baja yang ditandatangani oleh ketua PLT, namun dianggap cacat secara organisasi karena ditandatangani oleh wakil sekretaris.

"Saya pikir ini DPP mengambil alih kepengurusan PAC sudah sangat menyalahi aturan, PAC dibentuk oleh DPC, begitulah yang tertulis dalam AD RT Partai Hanura," tegas Rony.

Baca juga: Pilkada Natuna 2024, Petahana Wan Siswandi dan Rodhial Huda Daftar PPP dan Hanura

Rony juga mempertanyakan mengapa SK (Surat Keputusan) terkait mosi tidak percaya terhadap ketua sebelumnya tidak sampai ke DPC. Ia merasa ada upaya dari DPD untuk mengarahkan dukungan kepada calon tertentu sejak awal.

"Ini adalah kecacatan yang dimulai, ini adalah awal dari kecacatan yang terjadi, dari kawan-kawan DPD, dari situ kawan-kawan DPD baru semalam mengklaim bahwa mereka sudah mendapatkan enam dukungan dari PAC, sekarang saya akan buka bahwa kami sebenarnya sudah memiliki 8 dukungan resmi dari PAC, saya bisa jabarkan lengkap suratnya," kata Rony.

Rony juga mengungkapkan ada dua PAC yang telah mencabut dukungan dari Raja Hery.

"Kenapa mereka mencabut dukungan karena setelah kita berjumpa mereka tidak mengetahui apa-apa, tapi begitu dihadirkan kedua calon mereka berkata saya akan mendukung orang yang di dalam DPC Hanura, dan memang ada di DPC Hanura," jelas Rony. (AMINIDDIN/TRIBUNBATAM.id)

Baca berita Tribunbatam.id Lainnya di Google News