Program SPP Gratis Pemprov Kepri 2025, Legislator Provinsi Minta Pertimbangkan Lagi

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG- Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyampaikan, tahun anggaran 2025 mendatang akan meluncurkan program SPP gratis untuk siswa SMA swasta dan MAN.

“Sudah dihitung. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa digratiskan. Sudah kami pelajari juga aturannya,” katanya, Selasa (30/07/2024) kemarin.

Disampaikannya, program SPP gratis itu bertujuan untuk menjamin kelangsungan pendidikan di Kepri.

Dengan program tersebut, diharapkan tidak ada lagi orang tua yang mengeluh karena ijazah anaknya ditahan oleh sekolah karena belum melunasi biaya sekolah.

“Bahkan, kadang-kadang ada juga ditemukan ada siswa belum bisa mengikuti ujian akhir karena SPP belum lunas. Kita tidak ingin itu sampai terjadi lagi,” tegasnya.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Serahkan Bantuan Pendidikan di Bintan

Kepala dinas pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, Andi Agung menyampaikan, sebagai awal untuk tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kepri mengeluarkan anggaran lebih kurang sebesar Rp 40 miliar untuk program SPP Gratis untuk periode Juli hingga Desember 2024.

Ini akan dilanjutkan kembali dengan anggaran pada APBD 2025 mendatang dengan beberapa penambahan dana BOSDA,” jelasnya.

Dikatakannya, program SPP gratis ini diberikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang penyalurannya berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan dari Pergub yang telah disetujui Gubernur Kepri.

“Dengan program SPP gratis yang diberikan melalui dana BOSDA ini. Nantinya, biaya-biaya operasional yang sebelumnya di keluarkan bersumber dari biaya SPP sekolah tersebut akan menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kepri,”ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kepri Benahi Layanan Pendidikan, Ada Bantuan Seragam dan SPP Gratis

-Legislator Kepri Minta Pemprov Pertimbangkan Untuk Program SPP Gratis

Ketua Komisi ll DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Pemprov Kepri untuk mempertimbangkan lagi program SPP gratis.

Menurutnya, satu diantara penyebab penumpukan siswa SMA dan SMK Negeri juga disebabkan hal itu.

Politisi PKS ini melihat, tidak menjadi mayoritas orang tua memaksakan anak bersekolah ke SMA Negeri dan SMK Negeri dikarenakan unggul. Namun, lebih kepada jarang yang dekat dan terkhusus lagi ekonomi.

“Apalagi rencana SPP gratis itu. Ini juga jadi pemicu, orang tua masukan anak ke sekolah negeri,” ujarnya.

Bila harus anak masuk ke sekolah swasta, bagi orang tua yang tingkat pendapatannya minim pasti merasa berat.