1.398 Pelaku UMKM di Kepri Dapat Pinjaman Modal Tanpa Bunga Sejak 2021

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat hingga Juli 2024, ada sebanyak 1.398 pelaku UMKM di Kepri memanfaatkan program pinjaman modal tanpa bunga. 

Kepala Diskop UKM Kepri Riki Rionaldi di Batam mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi dari 2021-2023 dengan pagu pinjaman hingga Rp20 juta.  

Ia menambahkan pada APBD Perubahan 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menambah pagu pinjaman modal menjadi Rp40 juta. 

"Sampai masuk 2024 Juli kemarin, 1.398 UMKM yang sudah memanfaatkan bantuan pinjam modal. Di anggaran perubahan, Pak Gubernur juga menambah pagunya Rp40 juta," ujar Riki, Kamis (15/8/2024) sore. 

Baca juga: 1200 UMKM Manfaatkan Pinjaman Lunak Tanpa Bunga Pemprov Kepri, Begini Syarat Mengajukan

Ia menyampaikan, penambahan pagu dalam program pinjaman modal tanpa bunga ditujukan untuk 200 pelaku usaha. 

"Dengan ada tambahan pagu dalam anggaran perubahan, nantinya bisa mencapai sekitar 1.600 UMKM yang memanfaatkan program ini. Per UMKM dapat Rp40 juta maksimal, karena nanti ada yang Rp40 juta, ada yang di bawah itu. Nanti diverifikasi Bank Riau Kepri Syariah (BRKS)," katanya. 

Ia melanjutkan, program pinjaman modal tanpa bunga ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kepri yang telah berjalan sejak 2021. Itu untuk memberikan bantuan finansial kepada UMKM di seluruh wilayah Kepri tanpa beban bunga. 

Ia menerangkan, prioritas bantuan finansial akan menyasar UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Saat ini sekitar 70 persen dari 15.000 pelaku UMKM telah memiliki NIB. 

"Jadi ada rilis BPS itu berjalan terus input IB. Sekitar 15 ribu UMKM. Mungkin 70 persen dari itu. Tapi angka UMKM sangat dinamis, di dalam data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) untuk data tunggal nasional di Kepri baru di input wilayah Tanjungpinang, Batam, Bintan, dan Karimun," ujar Riki. 

Baca juga: SYARAT Pinjaman Tanpa Bunga Pemprov Kepri, Gubernur Sebut Program Masih Berjalan

Ia menjelaskan dengan adanya NIB, data pelaku usaha bisa dikelola dan dianalisa untuk memberikan program yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku usaha di lapangan. 

"Jadi perlu juga ada semacam edukasi, bekerja sama untuk memberikan pemahaman bahwa NIB itu penting," kata dia.

Selain menggesa sosialisasi terkait pentingnya NIB, Diskop UKM juga menyosialisasikan SIDT dalam upaya pemberdayaan UMKM, terutama dengan tersebarnya berbagai program yang ditujukan bagi pelaku usaha. 

Sosialisasi terkait satu data UMKM se-Indonesia, di sini fokus bagaimana SIDT atau data tunggal terkait seluruh data UMKM secara nasional itu mau dioptimalkan pemanfaatannya. 

Menurutnya, melalui pemanfaatan SIDT, seluruh pemangku kepentingan bisa punya program dan kegiatan yang lebih detail dan tepat sasaran. (TRIBUNBATAM.ID/bereslumbantobing)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News