Jabatan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam Akan Berakhir, Ini Harapan Para Pengusaha

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI sedang merancang peraturan baru terkait kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal ini dilakukan karena masa jabatan Wali Kota ex-officio Kepala BP Batam yang saat ini dijabat oleh Muhammad Rudi akan berakhir pada akhir tahun ini. 

Perubahan ex-officio membuka babak baru dalam tata kelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, menimbulkan pertanyaan dan harapan akan masa depan kepemimpinan di Batam.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengonfirmasi draf regulasi sedang disusun untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar.

Keputusan akhir mengenai struktur kepemimpinan BP Batam, apakah akan tetap menggunakan model ex-officio atau beralih ke model profesional, akan ditentukan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait, dan draf regulasi baru akan diajukan kepada pemerintahan baru untuk mendapatkan arahan kebijakan lebih lanjut," katanya.

Berdasarkan PP 62/2019, jabatan ex-officio akan berakhir pada 31 Desember 2024. Selama ini, model ex-officio, di mana Wali Kota Batam merangkap sebagai Kepala BP Batam, telah menuai pro dan kontra.

Di satu sisi, model tersevut dianggap efektif dalam mengatasi dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan koordinasi pembangunan.

Baca juga: BP Batam Hadiri Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta

Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran model ini dapat menghambat profesionalisme dan independensi BP Batam, serta menimbulkan konflik kepentingan.

"Pertimbangan utama adalah efektivitas. Penggabungan BP Batam dan Pemko Batam melalui jabatan ex-officio dipandang mampu meningkatkan efisiensi, terutama dalam hal perizinan dan investasi,"kata Susi.

Pemerintahan baru tampaknya akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan struktur kepemimpinan BP Batam yang paling tepat. Faktor-faktor tersebut antara lain efektivitas model ex-officio, kebutuhan akan kepemimpinan profesional yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan kawasan ekonomi khusus, serta dinamika politik lokal.

Selain itu, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil, juga akan dipertimbangkan.

Keputusan akhir mengenai kepemimpinan BP Batam akan memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi dan investasi di Batam.

Baca juga: Bupati Lingga Muhammad Nizar Lantik Chairul Hizat sebagai Kades PAW Desa Sungai Buluh

Model ex-officio dapat memberikan stabilitas dan kontinuitas kebijakan, namun model profesional dapat membawa angin segar dan inovasi dalam pengelolaan BP Batam.

Masyarakat Batam menantikan keputusan pemerintah mengenai kepemimpinan BP Batam. Mereka berharap keputusan tersebut akan membawa dampak positif bagi perkembangan kota, meningkatkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap pemimpin BP Batam yang baru dapat membawa Batam menjadi kawasan ekonomi yang lebih maju, kompetitif, dan berkelanjutan," ujar Irwan, Lim, salah seorang pengusaha di Batam diminta tanggapannya mengenai hal tersebut. (TRIBUNBATAM.Id/AMINUDDIN)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News