BKPSDM Batam Pesimistis Urusan Honorer Tuntas Akhir Desember 2024

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Batam pesimistis urusan honorer dapat tuntas pada akhir Desember 2024 seperti target pemerintah pusat.

Kepala BKPSDM Batam, Hasnah mengungkap kendala dalam menuntaskan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu.

Satu di antaranya ialah kondisi keuangan daerah.

"Ada target dari pusat akhir Desember 2024 ini harus selesai semua honorer. Tapi kan tidak bisa, tergantung keuangan daerah dan kebutuhan daerah. Tidak bisa kami angkat semua" ujar Hasnah, Rabu (9/10/2024).

Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga honorer, proses tersebut masih mengalami berbagai kendala. 

Saat ini masih banyak OPD yang melakukan rekrutmen guru honorer terutama di sekolah-sekolah. 

Baca juga: Link dan Cara Mendaftar PPPK 2024 untuk Pelamar Prioritas, Eks Tenaga Honorer II, Tenaga non-ASN

Sebagian guru honorer itu menurutnya dibayar menggunakan dana BOS. 

“Guru itu masih ada honor yang dibayar dana BOS ada ribuan guru-guru di Batam,” bebernya.

Pihaknya berulang kali menegaskan bahwa sejak terbitnya surat edaran dari Kemenpan RB, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer di luar regulasi yang berlaku. 

Namun hasilnya nihil. 

"Itu baru guru belum nakes dan honorer lainnya," jelas Hasnah. 

Baca juga: Honorer Dinas PU Batam Cabuli Anak Tiri Ratusan Kali, Ketahuan Istri Ketika Sedang Beraksi

Untuk memantau hal tersebut, pengawasan dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena anggaran gaji honorer diatur melalui instansi tersebut.

"Jadi yang masih rekrut honorer itu ada sanksinya langsung," kata dia. 

Hasnah menegaskan bahwa seleksi PPPK tahun ini tidak dibuka untuk umum, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena fokusnya adalah menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer yang sudah ada.

"Yang kami akomodir adalah pendataan didata base pada November 2022. Yang 2.300 itu. Yang ada di data BKN dan MenpanRB yang sisa-sisa ini belum ada informasi apakah diangkat atau tidak," kata dia