PILKADA LINGGA 2024

Wilayah Pulau dan Padat Penduduk Jadi Atensi Bawaslu Lingga, Rawan Pelanggaran Pilkada 2024

Wilayah padat penduduk dan pulau-pulau menjadi atensi Bawaslu Lingga di Pilkada 2024. Sebab dua kategori wilayah itu rawan pelanggaran

Penulis: Febriyuanda | Editor: Dewi Haryati
Tribunbatam.id/Febriyuanda
RAWAN PELANGGARAN - Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Fidya Asrina sebut pihaknya beri atensi ke wilayah pulau dan padat penduduk di Lingga. Sebab rawan pelanggaran Pilkada 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Geografis Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan sendiri bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Bawaslu Lingga telah melakukan pemetaan daerah rawan untuk pemilihan, yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, jumlah penduduk, serta sarana komunikasi dan telekomunikasi yang ada.

Ketua Bawaslu Lingga, Fidya Asrina mengatakan, pemetaan kerawanan ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami masalah selama proses pemilihan.

Pihaknya menilai, Kecamatan Singkep menjadi salah satu daerah rawan pelanggaran, terutama karena kompleksitas jumlah penduduk yang tinggi.

Baca juga: Bawaslu Lingga Beri Bimtek Pengawasan ke 39 Panwascam dan 84 PKD Jelang Pilkada 2024

Di sisi wilayah lain menurutnya, memiliki tantangan geografis kepulauan yang banyak.

Fidya menyebutkan, beberapa daerah di Lingga, seperti Pekajang dan Mentuda, memiliki kondisi geografis yang cukup sulit.

"Sehingga dapat menghambat penerimaan informasi cepat dan distribusi logistik Pilkada nanti," ujar Fidya baru-baru ini.

Sementara itu, lanjutnya, di Singkep Selatan, terdapat wilayah Pulau Berhala yang perlu waktu beberapa jam untuk sampai ke lokasi.

"Dan beberapa titik lainnya yang merupakan 'blankspot', yang berarti kami sulit mendapatkan informasi dan proses pendistribusian logistik," imbuhnya.

Fidya menjelaskan, hal ini menunjukkan pentingnya infrastruktur komunikasi dan telekomunikasi yang memadai, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan baik. 

Baca juga: Bawaslu Lingga Minta Kades Netral di Pilkada Serentak 2024

"Pilkada yang demokratis membutuhkan transparansi dan akses informasi yang merata bagi seluruh masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Fidya juga mengimbau kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan kondisi yang kondusif pada pilkada ini. 

"Kami mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan melaporkan jika ada terdapat potensi pelanggaran pilkada di daerah masing-masing kepada panwas setempat," ujarnya. 

Ia menegaskan, Bawaslu Lingga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan bagi masyarakat, dalam menghadapi Pilkada.

"Pemetaan kerawanan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan adil dan transparan," tambahnya. (Tribunbatam.id/Febriyuanda)


Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved