Bupati Abdul Haris Minta BPD Aktif Awasi Pengelolaan Keuangan Desa di Anambas

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menekankan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk efektif mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Penegasan itu, ia lontarkan saat hadir dan membuka rapat kerja daerah (Rakerda) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Anambas, Kamis (23/10/2024).

Dikesempatan itu, Haris meminta BPD di Anambas untuk lebih berperan aktif ikut merencanakan dan melakukan pengawasan pembangunan khususnya dalam mengontrol pengelolaan keuangan desa.

Bukan tanpa sebab, imbauan orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas itu, mengingat karena adanya sejumlah desa yang tersangkut kasus hukum.

Ia mencontohkan dua desa baru-baru ini tersangkut indikasi dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Desa Serat dan Desa Lingai.

"Iya ada laporan masuk ke saya untuk dua desa itu, nah lewat Rakerda inilah kami minta melalui kapasitas para BPD agar ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti itu," ucapnya.

Menurut Haris juga, jika ditarik ke belakang tidak sedikit desa-desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya mengalami hal yang serupa.

Namun ia menilai, apa yang telah terjadi nantinya dapat diproses oleh pihak yang berwenang guna penegakkan hukum di Anambas.

"Kalau kita kaji ke belakang itu ya banyak, kita lihat sekarang ini ke depan. Kalau memang hari ini sudah terjadi, bagaimana besok lusa dan seterusnya tidak terjadi. Kalau kita ungkit-ungkit terus ya artinya kita tidak maju," terangnya.

Haris berharap, lewat Rakerda ini dapat meningkatkan kapasitas fungsi BPD untuk nantinya dapat meminimalisir  kesalahan dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi desa.

"Saya mengapresiasi rakerda BPD ini, karena positifnya ini dapat menguatkan peran BPD di desa. Nanti dalam setiap sesi akan ada pemaparan materi dan usulan rekomendasi buat forum PABPDSI," sebutnya.

Sementara itu, Ketua PABPDSI Anambas, Umardi mengungkapkan, Rakerda PABPDSI yang digelar pihaknya ini merupakan Rakerda pertama sejak terbentuknya pengurusan baru.

Pihaknya menggagas kegiatan ini selama dua hari dengan penguatan materi efektifitas fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan keuangan desa menuju desa mandiri.

"Jadi materinya ini menyangkut penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan sinkronisasi atau sinergisasi antara BPD dengan desa, karena sampai hari ini masih ada yang belum sinkron," ungkapnya.

Umardi pun menyebutkan, kegiatan Rakerda ini diikuti seluruh perangkat BPD 52 desa se Kabupaten Kepulauan Anambas. (TRIBUNBATAM.id/Noven Simanjuntak)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News