Dukung Keberadaan PABPDSI, Ketua DPRD Natuna Harapkan Dorong Kinerja BPD Majukan Desa

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rusdi meminta keberadaan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di daerahnya mampu mendorong kinerja para anggota BPD dalam memajukan desa.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya di acara kunjungan kerja Ketua Umum PABPDSI Pusat Fery Radiansyah ke Pengurus PABPDSI Kabupaten Natuna, pada Selasa (29/10/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita, Jalan Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, juga dihadiri oleh Pjs Bupati Natuna, Ketua Umum PABPDSI Kabupaten Natuna, Ketua PABPDSI Kecamatan, dan Anggota BPD se Kabupaten Natuna.

Rusdi mengatakan, PABPDSI dapat mendorong peningkatan kinerja BPD di setiap desa dengan tujuan agar setiap anggota BPD mampu bekerja secara profesional sehingga dapat menghindari masalah hukum yang bisa menghambat pembangunan desa.

“Kami berharap, BPD harus selalu bekerja sama dengan kepala desa untuk kepentingan desa dan kemajuan daerah. Ini akan mewujudkan peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan desa,” katanya.

Lanjutnya, kehadiran PABPDSI di Natuna dapat menjadi ruang diskusi dan solusi bagi anggota BPD terkait berbagai kebijakan dan kegiatan di desa.

Ia sangat mendukung kehadirian PABPDSI sebagai wadah BPD di Natuna berdiskusi.

“Sebagai bentuk dukungan nyata, adanya kantor PABPDSI di Natuna. Keberadaan kantor ini dapat semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara BPD dan seluruh pihak terkait untuk mencapai visi pembangunan yang lebih maju di  Kabupaten Natuna.,” jelasnya.

Terakhir ia menekankan pentingnya anggota BPD untuk tidak melihat posisi sebagai pekerjaan dengan imbalan gaji, melainkan memahami dan melaksanakan tugas serta fungsi mereka demi kemajuan desa.

“Anggota BPD tidak hanya sekadar ingin menjadi anggota, tetapi juga harus mampu menjalankan tugas dengan baik,” imbuh Rusdi.

Sementara Ketua Umum PABPDSI Pusat Fery Radiansyah, meminta para Anggota BPD Natuna untuk menunjukkan semangat dan siap untuk membangun desa.

Selain itu, harus lebih mandiri dan jeli dalam memahami undang-undang, terkait tugas dan wewenang yang sudah diatur.

"Organisasi ini dibentuk hingga ke seluruh Indonesia merupakan organisasi yang akan memperjuangkan hak para anggota BPD," ungkapnya.

Terbaru ini, Feri menyebut mengenai pencairan dana honorarium BPD, akan direaliasikan oleh pemerintah pusat pada bulan Januari tahun 2025.

“Tahun depan insyallah dana dari pusat untuk honorarium dicairkan diawal bulan, yang dimulai Januari 2025 mendatang,”

Fery juga menambahkan, wilayah atau daerah terluar harus mendapatkan perhatian lebih, untuk itu perlu diberikan Dana Desa (DD) yang besar.

"Melalui PABPDSI inilah kita sama-sama memperjuangkan hak dan keadilan yang bertujuan membangun daerah atau desa, sehingga Natuna yang kaya akan potensi ini semakin maju," katanya. (brf)

( tribunbatam.id/ birri fikrudin )