Kinerja BUMD Kepri Terus Merugi, Anggota DPRD Suhadi Dorong Audit Eksternal Dilakukan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Anggota DPRD Provinsi Kepri, Suhadi menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri yang kian merugi.

Bukan tanpa sebab, laporan catatan kinerja BUMD tidak ada yang menggembirakan. Bahkan selama beroperasi di tahun 2024 tidak ada keuntungan. Padahal BUMD terus mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“BUMD ini kan selalu dapat suntikan dana dari APBD. Namun kinerja tak kunjung memberikan hasil yang baik dalam hal ini deviden tak ada,” ujar Suhadi di Batam, Kamis (7/11/2024).

Anggota Fraksi Partai NasDem ini menilai, perlu ada audit eksternal untuk melihat kinerja tiga BUMD yang tak kunjung memberikan dampak positif atau keuntungan dalam kinerjanya.

Baca juga: Tekan Inflasi, Toko BUMD Kepri segera Hadir di Pasar Bintan Center Tanjungpinang

“Kinerja BUMD jelek. Tiga BUMD ini belum ada deviden. Saya rasa perlu diaudit, dan dikaji ulang, audit eksternal bila perlu. Kalau kinerja terus buruk begini,” ucapnya.

Ia menyebutkan beberapa BUMD Pembangunan Kepri seperti PDAM Tirta Kepri, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Kalau memang ada ketidaksanggupan dalam mengelola, opsi melibatkan pihak swasta bisa menjadi solusi agar BUMD yang sakit atau tidak sehat ini bisa kembali bugar dan bisa memberikan keuntungan bagi daerah,” terang Suhadi.

Ia melanjutkan, seperti nasib pengelolaan Pelabuhan Kepri kenapa terus merugi. Bahkan sampai saat ini masih belum menghasilkan, masih nol.

“Kami sudah rapat dengan Bapenda terkait kinerja salah satu sektor penghasil bagi Kepri ini. BUMD seharusnya bisa menjadi penopang PAD bagi Kepri, namun ini sebaliknya. Subsidi terus menerus tanpa ada untung adalah sesuatu yang merugi.
Kami juga sudah RDP. Kita perhatikan belum pernah ada deviden. Penurunan laboratorium, misalnya targetnya Rp2,8 miliar, sedangkan realisasi Rp150 juta atau nol sekian persen,” beber Suhadi.

Begitu juga dengan retribusi penjualan tanaman di KLHK Lab PU dari target Rp2,8 miliar, sedangkan realisasi Rp145 juta. Sementara Lab kesehatan hewan ditarget Rp325 juta, dan belum capai target masih nol. 

Baca juga: Wakil Bupati Lingga Temui Direktur BUMD Kepri Bahas Kerja sama Air Mineral Gunung Daik

Anggota Komisi II DPRD Kepri ini berharap, kehadiran BUMD ini dapat menggenjot penerimaan asli daerah (PAD). Namun sepertinya pemerintah harus gigit jari melihat kinerja BUMD Kepri saat ini.

“Kami berharap PAD bertambah dari usaha BUMD tapi belum ada tanda-tanda,” keluhnya.

Berdasarkan data yang ia miliki, tahun ini Pemerintah Provinsi Kepri menggelontorkan anggaran untuk BUP sebesar Rp20 miliar, Tirta Kepri Rp4,5 miliar, dan Pembangunan Kepri Rp5 miliar. 

“Kami harap ada deviden. Kami akan panggil mereka, dan minta mereka mempertanggungjawabkan kinerja buruk ini, bila perlu mengundurkan diri saja, kalau tidak mampu mengelola BUMD ini,” tegas Suhadi. (TRIBUNBATAM.ID/bereslumbantobing)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News