Berkunjung ke Batam, Menteri BP2MI Tegaskan Kamboja Bukan Tujuan Penempatan PMI 

Laporan Wartawan Tribun Batam Beres Lumban Tobing

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan, bahwa Kamboja bukanlah negara yang sah untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). 

"Kamboja bukan jadi tempat wilayah penempatan PMI," ujar Abdul usai meninjau shelter PMI Batam, Sabtu (7/12).

Abdul mengaku, banyak warga Indonesia yang kerja di Negara tersebut untuk menjadi admin judi online dan scaming.

Sejauh ini sudah ada 80 ribu kasus yang sedang di tangani. 

Ke depan, lanjut dia BP2MI akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar pemohon paspor dengan tujuan Kamboja, diwajibkan untuk menyertakan rekening koran dengan saldo minimal 50 juta rupiah.

Baca juga: Menteri BP2MI Kunjungi Shelter PMI Batam: Mau Kerja di Luar Negeri Harus Ikut Prosedur

"Dan itu harus bergerak terus. Jadi itu pencegahan yang kami lakukan."

"Karena tidak mungkin ke Kamboja dengan uang 10 juta," jelas dia. 

BP2MI menilai langkah ini sangat penting untuk melindungi PMI dari potensi penyalahgunaan yang sering terjadi di Kamboja, seperti pekerjaan yang berisiko tinggi, penipuan, dan praktik perdagangan manusia.

Abdul menjelaskan, kebanyakan modus yang digunakan oleh para pekerja migran adalah berangkat menggunakan visa kunjungan dan mengunjungi negara transit, Thailand.

Dari sana, mereka akan bekerja sebagai admin judi online atau scaming. 

"Banyak juga korbannya warga Indonesia. Yang main pun warga kita," jelas dia. 

Pihaknya menekankan, kepada masyarakat mengenai risiko bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi dan memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

"Ikut resmi aja syarat mudah kok," tuturnya. Blt

( tribunnatam.id/bereslumbantobing )