DISKOMINFO KEPRI
Gubernur Ansar Minta OPD Jalankan Program APBD Kepri 2025 Usai Dievaluasi Kemendagri
ABPD Kepri 2025 telah selesai dievaluasi Kemendagri. Oleh sebab itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad minta OPD segera jalankan program di APBD 2025
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menjalankan program di APBD 2025.
Sebab, APBD Kepri 2025 telah selesai dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ya kita dorong itu biar Januari 2025 sudah bisa dijalankan,” ucapnya, Senin (23/12/2024).
Ansar menyampaikan, bila program di ABPB 2025 cepat dilaksanakan, tentu penyerapannya pun akan maksimal.
Baca juga: Disdik Batam Dapat Rp 1,13 Triliun di APBD 2025, Fokus Bangun dan Rehabilitasi Ruang Kelas
“Kita pastikan nanti Januari sudah dijalankan,” ujar Ansar.
Diketahui, saat ini sejumlah OPD sedang mempersiapkan proses pelaksanaan lelang dini untuk anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
Sebagai informasi, APBD Kepri 2025 telah disahkan DPRD Kepri sebesar Rp3,9 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,760 triliun.
Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp2,157 triliun, dan pendapatan lain-lainnya yang sah Rp1,324 miliar.
Untuk APBD Kepri 2025 tersebut prioritasnya untuk belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM). (Tribunbatam.id/endrakaputra)
Baca juga berita TribunBatam.id lainnya di Google News
Kepedulian Pemprov Kepri Jaga Kesehatan Jiwa Masyarakat |
![]() |
---|
Gubernur Kepri Apresiasi Fraksi-Fraksi DPRD Kepri Setujui Perubahan APBD 2025 |
![]() |
---|
Gubernur Kepri Ansar Ahmad Tegaskan Natuna Siap Jadi Gerbang Ekspor-Impor di Perbatasan |
![]() |
---|
Sekdaprov Kepri Ikuti Rakor Perdana Gugus Tugas TPPO Kepri, Adi Prihantara Ungkap Dua Tugas Utama |
![]() |
---|
Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura Dukung Penuh Pelaksanaan World Cleanup Day 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.