Karimun Terancam Kekurangan Tenaga Kesehatan Akibat Kebijakan Pusat

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Kebijakan pemerintah pusat terkait meniadakan pegawai honorer mengancam bakal kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Salah satunya dokter-dokter di RSUD Tanjung Batu dan honorer tenaga kesehatan di sejumlah Puskesmas yang masih memenuhi Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rachmadi mengatakan kebutuhan dokter di Karimun masih berstatus PTT.

Namun sebagian besar masa kerja para dokter PTT yang bertugas belum sampai dua tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK.

"Dulu waktu ada PTT kebutuhannya  cukup. Sekarang mengajukan PTT sudah tidak bisa," ujar Rachmadi, Minggu (16/2/2025).

Baca juga: Kebakaran di Karimun Kepri, Tiga Petugas Damkar Alami Luka Bakar Hingga Jalani Operasi

Rachmadi menambahkan RSUD Tanjung Batu masih tergolong baru dan membutuhkan tenaga kesehatan honorer yang banyak.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun merekrut tenaga kesehatan jalur pegawai insentif.

"Karena tidak bisa diambil dari PNS semua, jadi diambil dari rekrutmen tenaga insentif. Harapannya bisa dilanjutkan dengan PPPK," katanya. 

"Tapi dalam prosesnya ternyata masih banyak yang tidak bisa masuk PPPK karena terbentur aturan," jelasnya.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun mengambil langkah dengan memindahkan masing-masing satu dokter dari Puskesmas Kundur dan Kundur Utara ke RSUD Tanjung Batu.

Baca juga: Kepala DLH Karimun Blak-Blakan Ungkap Alasan Keterlambatan Gaji Petugas Kebersihan

Mereka kini mengupayakan untuk merelokasin dokter dengan meminjamkan dokter ke tempat yang kurang," katanya.

"Seharusnya setiap puskesmas itu minimal ada dua dokter. Sekarang ini kondisinya di puskesmas hanya satu dokter umum dan tidak semua ada dokter gigi," tambahnya.

Menurutnya, kebutuhan tenaga medis merupakan hal yang wajib untuk masyarakat apalagi untuk wilayah kerja pulau Kabupaten Karimun.

Dengan begitu, ia berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.

"Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat, baik Kemendagri, BKN dan Menpan RB untuk tenaga medis yang kebutuhan wajib. Kita di daerah berat terkena dampak aturan seperti ini," tutupnya. (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News