Walikota Batam Dorong UMKM Naik Kelas, Gesa Program Bunga Nol Persen Buat 5 Ribu Usaha Kecil

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Informasi ini mungkin menjadi angin segar buat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Batam.

Sebab Walikota Batam, Amsakar Achmad sedang menggesa program pinjaman modal bunga nol persen buat UMKM di Batam segera terealisasi.

Program bunga nol persen ini merupakan satu di antaranya sejumlah program prioritas Walikota Batam dan Wakil Wali kota Batam, Amsakar Achmad - Li Claudia Chandra.

Menurut Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam itu, UMKM memiliki peran luar biasa dalam membuka lapangan kerja.

Sejumlah UMKM di Batam bahkan sukses bertahan ketika pandemi covid-19 kemarin.

Baca juga: Tiga Produk UMKM Lingga Tembus Pasar Internasional, Kerupuk Jadi Andalan di Malaysia

Amsakar Achmad ingin agar UMKM Batam bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi.

“Ini sebagai jalan mengangkat UMKM agar bisa lepas sejumlah persoalan, salah satunya suport permodalan. Inilah kenapa kami menjadikan program ini jadi prioritas,” ujarnya melansir laman Instagram Pemko Batam, @mediacenterpemkobatam yang dilihat Sabtu (12/4/2025).

Selain masalah modal, Amsakar Achmad yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas UKM dan Disperindag ESDM Batam itu menilai ada empat persoalan lain yang dihadapi pelaku UMKM.

Sejumlah persoalan tersebut di antaranya tatakelola, manajemen dan sumber daya.

Mengingat pentingnya program bunga nol persen bagi pelaku UMKM, Amsakar Achmad ingin semua jajarannya di Pemko Batam dapat mempercepat realisasi program tersebut.

Baca juga: Amsakar Achmad Pastikan Proyek Strategis Jalan di Batam Terus Berlanjut

“Kami ingin cepat terealisasi dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di Batam,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Hendri Arulan, mengungkap sedikitnya 5 ribu pelaku UMKM di bawah binaan Pemko Batam.

Adapun, besaran pinjaman yang disubsidi terkait program bunga nol persen untuk pelaku UMKM ini memiliki plafon maksimal Rp20 juta dengan jangka waktu peminjaman paling lama dua tahun. 

Pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan bantuan ini harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perwako.

Antara lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan skala usaha mikro, memiliki KTP Batam.

Baca juga: Tak Diterima di Sekolah Negeri, Pemko Batam Siapkan Subsidi SPP di Sekolah Swasta, Ini Syaratnya

"Serta tidak berprofesi sebagai TNI, Polri, ASN, BUMN/D, atau penyelenggara negara lainnya,” katanya. (TribunBatam.id/*)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News