Genjot PAD, Pemko Batam Perkuat Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penyusunan roadmap digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam 2026 yang secara resmi dibuka Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Hotel Harris Batam Centre, Senin (27/4/2026).

Amsakar Achmad menekankan digitalisasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan PAD, terutama melalui sistem transaksi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, Batam memiliki modal kuat untuk mengakselerasi digitalisasi, baik dari sisi infrastruktur maupun literasi masyarakat.

“Upaya peningkatan PAD dapat kita dorong melalui digitalisasi, seperti penggunaan tapping box dan transaksi non-tunai. Alhamdulillah, sudah terlihat peningkatan signifikan terhadap potensi PAD,” ucap Amsakar.

Amsakar juga menyoroti tingginya literasi digital masyarakat Batam, yang tercermin dari penggunaan lebih dari satu perangkat seluler oleh sebagian besar warga.

Hal ini dinilai menjadi peluang besar dalam memperluas penerapan sistem pembayaran digital.

Tak hanya itu, Amsakar menyebutkan Batam saat ini telah mencapai tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik. Hal tersebut berdasarkan data terbaru, kontribusi PAD terhadap APBD telah menyentuh angka sekitar 57 persen.

“Jika kontribusi PAD di atas 50 persen, maka daerah tersebut tergolong mandiri secara fiskal. Batam sudah berada di posisi itu, dan ke depan harus terus kita tingkatkan,” sebutnya.

Di tempat yang sama Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, menjelaskan fokus utama pertemuan ini adalah penyusunan roadmap P2DD periode 2026–2030.

Roadmap tersebut menjadi kelanjutan dari perencanaan sebelumnya, dengan penekanan pada integrasi sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Target kami, pada 2030 Batam sudah memiliki satu kanal pembayaran pajak dan retribusi yang terintegrasi. Ini diharapkan bisa menjadi rujukan nasional dalam optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital,” jelas Azmansyah.

Dalam forum tersebut, Pemko Batam juga menggandeng Bank Indonesia dan Bank Riau Kepri sebagai mitra strategis dalam memperkuat implementasi digitalisasi, termasuk dalam mempercepat arus kas daerah.

Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan kesepakatan dengan OPD penghasil pajak dan retribusi daerah guna mempercepat implementasi digitalisasi di berbagai sektor.

Azmansyah menambahkan, hasil pembahasan dalam pertemuan ini juga akan menjadi dasar dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi.

Yang saat ini tengah dibahas di DPRD Kota Batam dan menjadi prioritas pada semester pertama tahun ini. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)