Akhiri Polemik, Haji Endang Urus Izin Jembatan Perahu Karawang ke BBWS Citarum

TRIBUNBATAM.id - Pemilik jembatan penyeberangan Rumambe Endang Junaedi atau Haji Endang bakal mengurus perizinan jembatan perahu ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Haji Endang ingin mengakhiri polemik soal jembatan perahu yang telah ramai jadi sorotan di media sosial dan mainstream. 

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Haji Endang, Irman Jupari. 

Irman mengungkapkan, Haji Endang merupakan warga negara yang baik.

Kliennya itu akan memenuhi segala proses izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Haji Endang ingin menghentikan semua polemik yang kini menjadi sorotan di media mainstream maupun di media sosial.

"Perizinan akan segera diurus," kata Irman, Selasa (6/5/2025).

Irman mengungkapkan, kliennya itu tengah mempersiapkan sejumlah persyaratan untuk perizinan penyeberangan miliknya.

Jika sudah lengkap akan langsung diserahkan kepada BBWS Citarum.

Irman mengatakan, jembatan tersebut sudah memiliki izin, hanya saja dari BBWS Citarum belum ada yakni izin melintasi Sungai Citarum.

"Minggu ini lengkap, kita langsung ajukan," kata dia.

Soal alasan keamanan, kata Irman, hal itu tidak relevan.

Baca juga: Jembatan Perahu Haji Endang Terancam Dibongkar, Dedi Mulyadi Turun Tangan

Menurutnya, kliennya membangun jembatan penyeberangan sudah dilakukan perencanaan dengan baik. 

Struktur yang digunakan pun menurutnya sudah standar.  

Misalnya perahu hingga seiling yang standar.

Soal keamanan itu, kata dia, sudah teruji selama 15 tahun tidak ada kejadian krusial.

"Jadi kita tidak menggunakan penyeberangan konvensional," kata Irman.

Diketahui, jembatan yang menjadi akses vital bagi warga Karawang, terutama para pekerja di kawasan industri, itu kini terancam dibongkar BBWS.

BBWS mengeklaim bahwa pemasangan spanduk di jembatan tersebut merupakan langkah awal dari BBWS Citarum untuk menegakkan aturan. 

Kepala BBWS Citarum, Dian Al Ma'ruf, mengatakan konstruksi Jembatan Haji Endang tidak sesuai standar.

"Saya dari ilmu teknik sipil, yang saya tahu teknis jembatan itu bukan seperti itu," katanya. Menurut dia, kondisi jembatan yang ada saat ini tidak memenuhi standar keselamatan untuk lalu lintas kendaraan.

Terlebih lagi, ia menyebutkan bahwa terdapat 11 jembatan serupa di wilayah Karawang, termasuk Jembatan Rumambe.

"Jika dibiarkan, saya khawatir jembatan serupa akan terus bermunculan," tuturnya.

Dedi Mulyadi turun tangan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun tangan menangani polemik jembatan perahu Haji Endang di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Kang Dedi berencana untuk meninjau langsung Jembatan Haji Endang.

Jembatan yang sudah 15 tahun digunakan masyarakat itu terancam dibongkar karena tidak berizin.

Dedi Mulyadi mengaku akan mengunjungi lokasi tersebut pada pekan ini guna mengetahui akar masalah dari polemik antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Haji Endang, pemilik jembatan tersebut.

"Jembatan Haji Endang, minggu ini akan saya tengok apa sih masalah yang sebenarnya," ujarnya seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) malam.

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karawang angkat bicara soal polemik jembatan perahu milik Haji Endang yang berada di Sungai Citarum.

Diketahui, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum belakangan memasang spanduk peringatan di jembatan yang sudah ada sejak 15 tahun lalu.

Selama ini, jembatan Dusun Rumambe, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sangat bermanfaat bagi pengendara dan warga.

Meskipun jembatan itu berbayar Rp 2 ribu.

Jika jembatan Haji Endang dibongkar karena dianggap tak berizin, Pemkab Karawang tegas tidak akan merencanakan pembangunan jembatan baru.

Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Karawang, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa satu kilometer dari jembatan perahu tersebut terdapat jembatan Rumambe II yang menghubungkan kawasan industri di wilayah Ciampel dan Telukjambe Timur.

"Kan ada jembatan Anggadita yang nyebrang lurus ya untuk melancarkan pergerakan masyarakat ke Telukjambe, setau saya sih itu," ungkap Wawan saat dihubungi pada Senin (5/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Wawan menambahkan bahwa jembatan Rumambe II, yang diresmikan pada 2022, dibangun untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan pekerja menuju kawasan industri.

Namun, ia mengakui bahwa jarak tempuh melalui jembatan tersebut tidak secepat menggunakan penyeberangan perahu milik masyarakat, sehingga jembatan perahu sering dijadikan jalur alternatif oleh pekerja industri untuk menghemat waktu.

"Kalau lewat jembatan perahu mobil kan enggak bisa lewat, bisanya lewat Anggadita. Bayangkan kalau muter lagi lewat jalan perkotaan, bisa lebih jauh lagi," kata Wawan.

Wawan juga menilai bahwa keberadaan sejumlah penyeberangan sepeda motor hasil swadaya masyarakat merupakan bagian dari semangat gotong royong untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak.

Oleh karena itu, Pemkab tidak berencana membangun akses infrastruktur baru yang dapat mengurangi semangat partisipasi masyarakat.

Meski demikian, Wawan enggan berkomentar lebih lanjut mengenai rencana BBWS untuk membongkar jembatan perahu tersebut, mengingat hal itu merupakan kewenangan BBWS.

"Itu wilayah BBWS, karena di sungai Citarum izin operasional jembatan di BBWS," jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi antara BBWS dan Pemkab Karawang mengenai jembatan tersebut.

"Kemarin dengan BBWS gak ada membahas soal (jembatan perahu) itu, kemarin pembahasannya soal tanggul Kali Kalapa," tambah Wawan.

Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memberi peringatan keras kepada haji Endang agar segera mengurus izin operasional.

Jika tidak, BBWS menegaskan akan mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran.(Cikwan Suwandi)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polemik Jembatan Haji Endang di Karawang, Pemilik Akan Urus Izin ke BBWS