Jembatan Perahu Haji Endang Terancam Dibongkar, Dedi Mulyadi Turun Tangan

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun tangan menangani polemik jembatan perahu Haji Endang di Sungai Citarum, Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Kang Dedi berencana untuk meninjau langsung Jembatan Haji Endang.

Jembatan yang sudah 15 tahun digunakan masyarakat itu terancam dibongkar karena tidak berizin.

Dedi Mulyadi mengaku akan mengunjungi lokasi tersebut pada pekan ini guna mengetahui akar masalah dari polemik antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Haji Endang, pemilik jembatan tersebut.

"Jembatan Haji Endang, minggu ini akan saya tengok apa sih masalah yang sebenarnya," ujarnya seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) malam.

Diketahui, jembatan yang menjadi akses vital bagi warga Karawang, terutama para pekerja di kawasan industri, itu kini terancam dibongkar BBWS.

BBWS mengeklaim bahwa pemasangan spanduk di jembatan tersebut merupakan langkah awal dari BBWS Citarum untuk menegakkan aturan. 

Kepala BBWS Citarum, Dian Al Ma'ruf, mengatakan konstruksi Jembatan Haji Endang tidak sesuai standar.

"Saya dari ilmu teknik sipil, yang saya tahu teknis jembatan itu bukan seperti itu," katanya. Menurut dia, kondisi jembatan yang ada saat ini tidak memenuhi standar keselamatan untuk lalu lintas kendaraan.

Terlebih lagi, ia menyebutkan bahwa terdapat 11 jembatan serupa di wilayah Karawang, termasuk Jembatan Rumambe.

"Jika dibiarkan, saya khawatir jembatan serupa akan terus bermunculan," tuturnya.

Baca juga: Akhiri Polemik, Haji Endang Urus Izin Jembatan Perahu Karawang ke BBWS Citarum

Tak dibangun

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Karawang angkat bicara soal polemik jembatan perahu milik Haji Endang yang berada di Sungai Citarum.

Diketahui, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum belakangan memasang spanduk peringatan di jembatan yang sudah ada sejak 15 tahun lalu.

Selama ini, jembatan Dusun Rumambe, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sangat bermanfaat bagi pengendara dan warga.

Meskipun jembatan itu berbayar Rp 2 ribu.

Jika jembatan Haji Endang dibongkar karena dianggap tak berizin, Pemkab Karawang tegas tidak akan merencanakan pembangunan jembatan baru.

Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Karawang, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa satu kilometer dari jembatan perahu tersebut terdapat jembatan Rumambe II yang menghubungkan kawasan industri di wilayah Ciampel dan Telukjambe Timur.

"Kan ada jembatan Anggadita yang nyebrang lurus ya untuk melancarkan pergerakan masyarakat ke Telukjambe, setau saya sih itu," ungkap Wawan saat dihubungi pada Senin (5/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Wawan menambahkan bahwa jembatan Rumambe II, yang diresmikan pada 2022, dibangun untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan pekerja menuju kawasan industri.

Namun, ia mengakui bahwa jarak tempuh melalui jembatan tersebut tidak secepat menggunakan penyeberangan perahu milik masyarakat, sehingga jembatan perahu sering dijadikan jalur alternatif oleh pekerja industri untuk menghemat waktu.

"Kalau lewat jembatan perahu mobil kan enggak bisa lewat, bisanya lewat Anggadita. Bayangkan kalau muter lagi lewat jalan perkotaan, bisa lebih jauh lagi," kata Wawan.

Wawan juga menilai bahwa keberadaan sejumlah penyeberangan sepeda motor hasil swadaya masyarakat merupakan bagian dari semangat gotong royong untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak.

Oleh karena itu, Pemkab tidak berencana membangun akses infrastruktur baru yang dapat mengurangi semangat partisipasi masyarakat.

Meski demikian, Wawan enggan berkomentar lebih lanjut mengenai rencana BBWS untuk membongkar jembatan perahu tersebut, mengingat hal itu merupakan kewenangan BBWS.

"Itu wilayah BBWS, karena di sungai Citarum izin operasional jembatan di BBWS," jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa belum ada pembahasan resmi antara BBWS dan Pemkab Karawang mengenai jembatan tersebut.

"Kemarin dengan BBWS gak ada membahas soal (jembatan perahu) itu, kemarin pembahasannya soal tanggul Kali Kalapa," tambah Wawan.

Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memberi peringatan keras kepada haji Endang agar segera mengurus izin operasional.

Jika tidak, BBWS menegaskan akan mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran.

Kepala BBWS Citarum Dian Al Ma'ruf mengatakan, hingga kini ada 11 jembatan serupa yang tersebar di wilayah Sungai Citarum dan Saluran Tarum Barat.

Ia khawatir jika keberadaan jembatan-jembatan tanpa izin terus dibiarkan, jumlahnya akan semakin banyak dan membahayakan keselamatan masyarakat.

"Setelah itu kami minta bantuan pemkab (untuk) dibongkar. Kalau memang tidak mematuhi itu. Dari kami akan bersurat ke pemda nih harusnya dibongkar," ujar Dian di Karawang, Jumat (2/5/2025).

Menurut Dian, pihaknya akan terlebih dahulu memberikan surat peringatan secara bertahap.

Namun jika tidak diindahkan, pembongkaran akan dilakukan.

"Usaha yang melintasi sungai harus mematuhi peraturan yang ada. Jika tidak, ada konsekuensi yang harus ditanggung," ucapnya.

Langkah tegas ini, kata Dian, dilakukan demi keselamatan dan keamanan transportasi masyarakat yang melintasi jembatan-jembatan tersebut.

Terkait perizinan, Dian membuka ruang dialog.

Adapun soal mekanisme pembuatan jembatan yang aman bagi warga dan perizinannya, BBWS persilakan Haji Endang atau pengusaha jembatan lainnya untuk bertemu.

Sebelumnya, pemasangan spanduk yang menyatakan bahwa jembatan perahu milik Muhammad Endang Junaedi atau Haji Endang tidak memiliki izin menarik perhatian publik.

Endang mempertanyakan maksud pemasangan spanduk itu setelah 15 tahun jembatannya berdiri, dan menyatakan bahwa hanya jembatannya yang dipasang spanduk.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Jembatan Haji Endang-BBWS, Dedi Mulyadi Turun Cari Tahu Akar Masalah