APBD
Daftar 5 Daerah di Maluku dengan APBD 2025 di Bawah 1 Triliun, Kota Tual Terkecil Rp 598,17 M
Sebanyak lima daerah di Provinsi Maluku tercatat memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dengan nilai di bawah Rp 1 triliun.
TRIBUNBATAM.id - Sebanyak lima daerah di Provinsi Maluku tercatat memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dengan nilai di bawah Rp 1 triliun.
Data ini mencerminkan tingkat kapasitas fiskal yang masih terbatas di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.
Kota Tual menjadi daerah dengan APBD terkecil di antara lima daerah tersebut, yakni hanya Rp 598,17 miliar.
berikut daftar lengkap kelima daerah dengan APBD di bawah Rp 1 triliun beserta rincian belanja dan pembiayaannya.
1. Kota Tual
Kota Tual mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 598,17 miliar.
Belanja daerahnya sebesar Rp 603,17 miliar, dengan pembiayaan daerah nihil atau Rp 0,00 miliar.
2. Kabupaten Buru Selatan
Kabupaten Buru Selatan memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 732,78 miliar.
Belanja daerah tercatat sebesar Rp 758,28 miliar, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 25,50 miliar.
3. Kabupaten Maluku Tenggara
Kabupaten Maluku Tenggara mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 904,50 miliar.
Belanja daerahnya sebesar Rp 905,37 miliar, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 0,88 miliar.
4. Kabupaten Seram Bagian Timur
Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 979,57 miliar.
Daftar 11 Daerah di Lampung dengan APBD 2025 di Bawah Rp 2 Triliun, Pesisir Barat Rp 903,30 Miliar |
![]() |
---|
Daftar 4 Kota/Kabupaten di Gorontalo dengan APBD 2025 Terbesar, Kabupaten Gorontalo Rp 1,53 Triliun |
![]() |
---|
Daftar 5 Daerah di Nusa Tenggara Barat dengan APBD 2025 Terendah, Kota Bima Rp 1,08 Triliun |
![]() |
---|
Daftar APBD Kota/Kabupaten se-Aceh per Mei 2025, Rata-Rata Capai Rp 1,22 Triliun |
![]() |
---|
Daftar Realisasi APBD Kabupaten Ponorogo per Mei 2025, PAD Capai 25 Persen, Belanja Baru 25 Persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.