Kadis DKP Kepri Ceritakan Bagaimana Cara Mengelola Konservasi Laut dengan Sistem BLUD

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Said Sudrajat menyebutkan, dalam mengelola konservasi laut dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Untuk penerapan sistem ini, akan dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Kawasan Konservasi Perairan,”sebutnya, Kamis (15/05/2025).

Disampaikannya, penerapan BLUD tersebut sangat penting agar pengelolaan kawasan konservasi bisa berjalan lebih fleksibel dan mandiri, terutama dalam hal pembiayaan.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran dari APBD yang terbatas, tidak cukup untuk menjaga dan memulihkan ekosistem laut kita,”ucapnya.

Menurutnya, dengan sistem BLUD tersebut, bisa langsung mengelola pendapatan dari jasa lingkungan dan sumber lainnya untuk mendukung operasional tanpa harus bergantung penuh pada APBD.

Said juga mengatakan, bahwa nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pengawasan, edukasi masyarakat, dam pengendalian pemanfaatan kawasan.

“Anggaran ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wisata bahari berkelanjutan yang ramah lingkungan,”katanya.

Bahwa potensi maritim yang dimiliki Provinsi Kepri saat ini terbilang sangat besar, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Saat ini, Pemprov Kepri telah mengelola kawasan konservasi laut seluas lebih dari 1,7 juta hektare. Dua kawasan sudah ditetapkan secara resmi, yakni Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan dan Kawasan Konservasi Perairan Bintan II-Tambelan,”tambahnya.(dra)

(Tribunbatam.id/endrakaputra)