APBD
Daftar 8 Daerah di Sumatera Barat dengan APBD 2025 di Bawah 1 Triliun, Padang Panjang Rp 572,66 M
Sebanyak delapan daerah di Provinsi Sumatera Barat tercatat memiliki pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di bawah
TRIBUNBATAM.id - Sebanyak delapan daerah di Provinsi Sumatera Barat tercatat memiliki pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di bawah Rp1 triliun.
Berdasarkan data yang tersedia, Kota Padang Panjang menjadi daerah dengan pendapatan terendah, yaitu sebesar Rp572,66 miliar.
Data ini merupakan bagian dari laporan APBD tahun anggaran 2025 untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Berikut ini daftar lengkap 8 daerah di Sumatera Barat dengan pendapatan daerah di bawah Rp 1 triliun pada tahun anggaran 2025 dilansir dari laman djpk.kemenkeu.go.id.
Kota Padang Panjang mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp 572,66 miliar.
Belanja daerah tercatat sebesar Rp 597,66 miliar, dengan pembiayaan daerah nihil atau Rp 0,00 miliar.
2. Kota Solok
Kota Solok memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 589,15 miliar.
Belanja daerahnya sebesar Rp 633,30 miliar, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 44,15 miliar.
3. Kota Sawahlunto
Kota Sawahlunto mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp 618,35 miliar.
Belanja daerah tercatat sebesar Rp 639,64 miliar, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 21,29 miliar.
4. Kota Pariaman
Kota Pariaman memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 665,68 miliar.
Daftar 11 Daerah di Lampung dengan APBD 2025 di Bawah Rp 2 Triliun, Pesisir Barat Rp 903,30 Miliar |
![]() |
---|
Daftar 4 Kota/Kabupaten di Gorontalo dengan APBD 2025 Terbesar, Kabupaten Gorontalo Rp 1,53 Triliun |
![]() |
---|
Daftar 5 Daerah di Nusa Tenggara Barat dengan APBD 2025 Terendah, Kota Bima Rp 1,08 Triliun |
![]() |
---|
Daftar APBD Kota/Kabupaten se-Aceh per Mei 2025, Rata-Rata Capai Rp 1,22 Triliun |
![]() |
---|
Daftar Realisasi APBD Kabupaten Ponorogo per Mei 2025, PAD Capai 25 Persen, Belanja Baru 25 Persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.