DPRD Kepri Akan Panggil OPD Penghasil, Pertanyakan PAD Baru 40 Persen

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepri, yang baru menyentuh angka 40 persen selama periode Januari-Juni 2025 ini. 

Dari capaian itu, Komisi II DPRD Kepri bakal memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk membahas hal tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin.

Ia mengatakan, harusnya capaian PAD pada Juni 2025 ini sudah mencapai 50 persen ke atas dari target PAD yang telah ditentukan, yakni sebesar Rp1,7 triliun. 

Namun, PAD yang berhasil diraup selama enam bulan belakangan ini baru 40 persen.

"Pendapatan asli daerah masih kurang, karena baru 40 persen. Harusnya bulan enam ini minimal 50 persen ke atas," katanya, Selasa (10/6/2025).

Sehingga, pihaknya akan memanggil OPD penghasil untuk membahas capaian PAD tersebut. 

DPRD Kepri sendiri ingin mengetahui capaian apa saja yang telah terealisasi, lalu memberikan masukan agar target PAD dapat tercapai.

"Besok kami bedah dan menanyakan sejauh mana target yang telah tercapai. Kami akan memberikan masukan," tambahnya.

Ia menerangkan, satu diantara OPD yang bakal dipanggil tersebut ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri. 

Sebab, OPD tersebut berencana membuat industri budidaya perikanan di Kepri. 

Rencana itu diperkirakan dapat membantu agar PAD Pemprov tercapai.

"Seperti di Arab Saudi, mereka membuat budidaya ikan seluas ratusan ribu hektare. Kepri alangkah bagusnya seperti itu," sebutnya.

Selain dari segi perikanan, menurutnya PAD Kepri juga dapat didongkrak dengan menyediakan kapal tujuan internasional, yang dikelolah oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri. 

Terlebih saat ini, BUP memiliki saldo belasan miliar rupiah untuk dijadikan modal transportasi laut tersebut