Pemprov Kepri Tuntaskan APBD 2024 dengan Capaian Positif, Ranperda LPJ Diserahkan ke DPRD

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau menuntaskan APBD 2024 dengan diserahkannya dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada DPRD, Senin (30/6/2025).

Dokumen LPJ APBD Kepri 2024 dengan capaian positif, diserahkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam rapat paripurna yang digelar di Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang.

Dalam pidatonya, Ansar menyampaikan capaian realisasi APBD Tahun 2024 secara ringkas.

Dari sisi pendapatan, Provinsi Kepri menargetkan anggaran sebesar Rp4,27 triliun dengan realisasi mencapai Rp3,95 triliun atau sebesar 92,59 persen.

Baca juga: APBD Kepri Juni 2025, PAD Baru Sumbang 38,44 Persen Dari Proyeksi Rp1,76 Triliun

Sementara dari sisi belanja telah terealisasi Rp4,07 triliun atau 92,24 persen dari pagu sebesar Rp4,41 triliun. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp27,28 miliar.

“Alhamdulillah, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ini merupakan capaian yang ke-15 kalinya secara berturut-turut,” ungkap Ansar.

Ia juga memaparkan posisi keuangan daerah per 31 Desember 2024, dengan total aset sebesar Rp7,10 triliun, total kewajiban sebesar Rp651,25 miliar, dan total ekuitas sebesar Rp6,45 triliun.

Menurut Ansar, pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Ansar juga menegaskan, Pemprov Kepri akan terus berkomitmen memperbaiki kinerja anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

"Melalui pelaksanaan APBD ke depan, kami akan terus mendorong pembangunan yang inklusif dan adaptif. Tentu saja, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama," ujarnya.

Menutup penyampaian Ranperda, Ansar berharap dokumen ini dapat segera dibahas secara objektif dan konstruktif oleh DPRD Kepri agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Baca juga: APBD Kepri 2024 Disahkan Sebesar Rp 4,328 Triliun, Naik Sekitar Rp 177 Miliar

Ia juga menyatakan keterbukaan terhadap berbagai masukan dan catatan yang disampaikan legislatif sebagai bentuk penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban ini.

“Masukan dari dewan yang terhormat akan menjadi bahan strategis dalam mengevaluasi dan menyusun kebijakan pembangunan ke depan,” pungkasnya.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, Pemprov Kepri terus menunjukkan komitmen nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab. (Tribunbatam.id/endrakaputra)