Jadwal dan Lokasi Rencana Pemadaman Listrik di Batam Sabtu, 5 Juli 2025

Jisman berharap penyesuaian ini akan mendorong efisiensi operasional dan meningkatkan keandalan pasokan listrik di Batam. 

“Kami berharap dengan adanya penyesuaian ini, PT PLN Batam dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan kualitas layanan kepada masyarakat di Batam, serta terus mendorong efisiensi dalam operasionalnya,” kata Jisman.

Jisman menyampaikan bahwa Pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan penyesuaian tarif listrik demi menjaga daya saing dan momentum pertumbuhan ekonomi. 

Penyesuaian tarif listrik di Batam, menurut Jisman, mempertimbangkan sejumlah parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, serta harga gas dan batu bara yang digunakan dalam formula tarif triwulanan. 

Secara akumulatif, parameter tersebut menunjukkan bahwa tarif seharusnya naik pada Triwulan III 2025. 

Penyesuaian tarif kali juga ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyediaan tenaga listrik jangka panjang oleh PT PLN Batam. 

Di tempat terpisah, Wali kota Batam, Amsakar Achmad menegaskan, penetapan tarif dasar listrik bukan menjadi kewenangan Pemko Batam. 

Namun ia memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) terkait hal tersebut.

"Terkait kenaikan tarif dasar listrik oleh PT PLN Batam, dapat dijelaskan bahwa penetapan tarif dasar listrik bukan kewenangan Pemerintah Kota Batam. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau," ujar Amsakar, Kamis (3/7/2025).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Batam yang secara tegas menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik belum lama ini.

Fraksi PKB menilai kebijakan tersebut tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat.

Ketua DPC PKB Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan banyak warga saat ini sedang dihadapkan pada kebutuhan pendidikan anak, kenaikan harga bahan pokok, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kenaikan tarif dasar listrik hanya akan menambah beban masyarakat. Kami menolak rencana ini dan mendorong Wali Kota serta Wakil Wali Kota untuk menyampaikan penolakan secara resmi," tegas SMN.

PKB juga menyinggung bahwa saat ini Bank Dunia telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen. 

Menurutnya, indikator tersebut memperlihatkan situasi ekonomi yang belum stabil dan tidak cocok jika dibebani dengan kenaikan tarif listrik. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah/*) (Kompas.com)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News