Legislator Kepri Soroti Soal Pajak Opsen, Dinilai Memberatkan Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun, Endra Kaputra

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Legislator Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin menyoroti penerapan pajak Opsen.

Menurutnya, aturan Pajak Opsen yang mengharuskan masyarakat membayar pajak tambahan tarif 66 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) itu memberatkan.

“Itu sangat memberatkan masyarakat, kondisi ekonomi saat ini, akan berdampak pada daya beli,”ucapnya, Jumat (18/07/2025).

Sekertaris Komisi ll DPRD Kepri itu juga menyampaikan, jumlah kendaraan roda dua dan empat di Kepri mencapai 1.033.473 unit.

Kendati demikian, sebanyak 416.999 unit atau 40,35 persen diantaranya tidak membayar pajak.

“Jumlah wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bisa meningkat dengan adanya pajak Opsen ini,”ungkapnya

Wahyu menambahkan, daripada menambah pendapatan daerah dengan pajak Opsen, Pemda sebaiknya gencar menarik investasi.

Selain itu, Pemda juga bisa menyewakan aset untuk menambah penerimaan daerah.

“Kalau PAD mau bertambah, Pemda harus kreatif cari sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat."

"Pemda bisa menawarkan investasi dan menyewakan aset yang menganggur,” ujarnya.

Ia menambahkan, kendaraan yang berasal dari luar Kepri juga harus dikenakan tarif retribusi, karena Kepri tidak mendapatkan pajak kendaraannya.

“Jadi menurut saya, sebaiknya di Kepri jangan diberlakukan apalagi dibatam, Karena buat apa ada FTZ kemudian biaya pajak tahunan yang akan berdampak,” katanya.

“Yang saat ini saja Kepatuhan bayar pajak kendaraan bermotor kurang, apalagi dengan adanya Opsen malah enggan masyarakat bayar pajak tahunannya,” tambahnya.

( tribunbatam.id/endrakaputra )