Komisi II DPRD Kepri Usul Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tak Perlu KTP Pemilik Pertama

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) minta pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa membawa KTP pemilik pertama.

Usulan itu disampaikan melalui Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin.

Wahyu menyampaikan, usulan ini untuk memudahkan wajib pajak baik masyarakat maupun perusahaan dalam membayar pajak.

"Jawa Barat sudah memulai kebijakan bayar pajak tanpa KTP pemilik pertama. Saya usul agar Pak Gubernur Ansar menerbitkan edaran yang sama," ujar Wahyu, Rabu (8/4/2026).

Ia mengatakan, selain memudahkan wajib pajak, kemudahan ini juga akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor.

"Apabila bayar pajak mudah, pasti minat wajib pajak untuk membayar pajak juga akan semakin meningkat, dan pemasukan PAD semakin tinggi," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia meminta agar Samsat memudahkan balik nama kendaraan.

Seluruh kendaraan yang sudah melalui jual beli resmi untuk segera dilakukan balik nama.

"Saya usul semua kendaraan bekas yang melalui jual beli resmi untuk dilakukan balik nama, jangan dipersulit lagi," katanya.

Usulan ini disambut baik warga Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

Warga mengaku kesulitan memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan atau balik nama karena pemilik kendaraan sudah pindah daerah.

"Saya kesulitan mendapatkan KTP pemilik pertama. Saya sudah cari tapi tak ketemu," kata Kevin.

Ia berharap usulan ini bisa menjadi perhatian stakeholder atau Pemerintah Provinsi Kepri.

"Mudah-mudahan jadi pertimbangan Pak Gubernur Ansar Ahmad," harapnya. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)