Wakil Rakyat Soroti Pengelolaan Gedung LAM Bintan Kepri, Dinilai Belum Maksimal

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Sistem pengelolaan gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, mendapat sorotan dari DPRD. 

Wakil rakyat menilai, cara pengelolaan gedung LAM Bintan belum maksimal. 

Ketua Komisi II DPRD Bintan, Suprapto mengatakan, pentingnya pengelolaan aset-aset daerah dengan baik. 

Saat ini pihaknya sedang menata ulang aset-aset daerah termasuk gedung LAM Bintan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan. 

Pengelolaan gedung LAM Bintan belum berjalan baik, sehingga perlu dimaksimalkan.

"Sedang kita pikirkan, apa langkah yang akan diambil ke depan," ujarnya, baru-baru ini. 

Ia belum mengetahui secara detail pendapatan yang masuk dari sewa gedung LAM Bintan. 

"Kayaknya tidak begitu banyak. Jika dikelola baik, pasti menghasilkan pendapatan yang banyak," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bintan, Arif Sumarsono mengatakan, tarif sewa gedung LAM Bintan sebelumnya dihitung per jam. 

Namun beberapa tahun belakangan tarif sewa gedung LAM Bintan diubah menjadi per hari, yaitu sekitar Rp 2 juta per hari berdasarkan peraturan daerah. 

Kendati demikian, dia tak merincikan pendapatan selama ini.

Seorang warga Bintan, Agus mengatakan, segala bentuk sewa menyewa di gedung LAM harus transparan. 

"Harga sewa gedung, kursi dan lainnya, harus jelas. Kami masyarakat juga ingin tahu," kata Agus, Jumat (1/8/2025).

Selama ini hanya orang tertentu saja yang mengetahui sewa menyewa tersebut. 

"Seharusnya harganya dipublikasi atau dipampang di mading LAM Bintan," sarannya. 

Langkah itu juga untuk mempermudah masyarakat lain yang ingin menyewa, tanpa harus bertanya sana sini lagi. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)