Curhat Perusahaan ke BP Batam, Mengaku Dapat Tekanan Hingga Preman Berlabel Ormas

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kunjungan Badan Pengusahaan (BP) Batam ke PT NOV Profab Indonesia di Kecamatan Batuampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menguak hal mencengangkan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dunia usaha menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat. 

Padahal, perusahaan-perusahaan di Batam disebut telah berupaya berkontribusi secara positif, termasuk dengan merekrut tenaga kerja lokal, membuka ruang magang industri, serta menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR). 

Mereka berharap pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak sehat dan menghambat aktivitas usaha. 

“Batam adalah tempat investasi unggulan. Kita tidak bisa biarkan satu-dua oknum merusak iklim usaha dengan premanisme atau tekanan yang tidak berdasar. Negara harus hadir untuk melindungi pelaku usaha yang ingin berinvestasi secara sah dan produktif,” ujar Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis dalam keterangan resminya yang dikutip Kompas.com pada Sabtu (2/8/2025). 

Fary menegaskan komitmen BP Batam dalam menjaga kepercayaan investor melalui penciptaan iklim usaha yang aman dan kondusif. 

“BP Batam berkomitmen menciptakan kawasan yang tidak hanya terbuka bagi investasi, tetapi juga aman dan profesional bagi seluruh pelaku usaha,” tegasnya. 

Langkah konkret juga disampaikan Kepala Biro Umum BP Batam, Mohammad Taofan. 

Ia menjelaskan bahwa BP Batam telah meluncurkan Dashboard Investasi, sebuah platform yang memungkinkan investor menyampaikan langsung kendala dan laporan kepada pimpinan BP Batam secara cepat dan terdokumentasi. 

“Melalui upaya ini, BP Batam akan melakukan mapping dan melakukan konsolidasi bersama dengan stakeholder terkait,” jelas Taofan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu siang. 

Menurut Taofan, masalah keamanan dan premanisme dengan berbagai modus memang menjadi kekhawatiran utama, khususnya bagi calon investor asing atau Penanam Modal Asing (PMA). 

Meski demikian, masih banyak faktor lain yang dipertimbangkan, seperti infrastruktur, posisi Batam sebagai hub logistik, hingga reformasi birokrasi. 

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pertanahan yang ramah investasi, kemudahan regulasi, insentif yang menarik, serta keberadaan sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang daya saing. 

“Batam adalah tempat investasi unggulan. Negara hadir untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin berinvestasi secara sah dan produktif,” ujarnya. 

BP Batam, tambahnya, akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan aktif di lapangan guna memastikan tidak ada gangguan yang merusak iklim usaha di Batam.