Banjir di Batam
Banjir di Batam Terus Berulang, Banyak DAS Sempit dan Dangkal Jadi Sorotan BALAPI
Akademisi di Batam, Rikson Pandapotan sebut banjir di Batam yang terus berulang menunjukkan gejala sistemik gagalnya pengelolaan ruang kota
Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Dewi Haryati
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Hujan deras yang berlangsung tak lebih dari satu jam kembali membuat sejumlah wilayah di Batam lumpuh akibat banjir.
Ini bukan sekadar bencana musiman, melainkan cerminan dari kegagalan tata ruang dan lemahnya komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan.
Menurut akademisi dan analis kebijakan publik di Batam, Rikson Pandapotan Tampubolon, banjir yang terus berulang ini menunjukkan gejala sistemik dari kegagalan pengelolaan ruang kota.
"Data BPS Kota Batam (2023) mencatat penurunan luas kawasan hutan Batam hingga 15 persen dalam lima tahun terakhir, sebagian besar akibat ekspansi kawasan industri dan hunian," ujar Rikson, Senin (4/8/2025).
Baca juga: 13 Langkah Pemko Batam Atasi Banjir di Batam, Tanam Pohon di Lokasi Gundul Jadi Solusi
Pria yang juga pendiri Batam Labor and Public Policy (BALAPI) melanjutkan, 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang seharusnya menjadi tulang punggung sistem pengendalian air kota justru mengalami penyempitan dan pendangkalan.
Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan langkah nyata pemulihan ekologis.
"Sementara, proyek cut and fill di perbukitan terus berlangsung, reklamasi yang ugal-ugalan mengubah kawasan tangkapan air menjadi lahan komersial tanpa transparansi kajian AMDAL yang memadai," katanya.
Batam yang dibayangkan sebagai "kota dunia, bandar dunia madani" justru terjebak dalam logika kapitalisme ruang.
Ruang publik, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan zona hijau perlahan tergeser oleh proyek-proyek real estate yang tak memperhatikan daya dukung lingkungan.
Rikson menyoroti pula lemahnya integrasi kebijakan antara Pemko Batam dan BP Batam.
Meski kini berada dalam struktur ex-officio, dualisme kewenangan tetap menjadi penghambat penanganan isu lingkungan secara menyeluruh.
Pengawasan longgar, perizinan tumpang tindih, dan minimnya sanksi terhadap pelanggaran tata ruang memperkuat kesan bahwa pembangunan berjalan tanpa arah keberlanjutan.
Baca juga: DAFTAR 105 Titik Genangan di Batam Potensi Banjir, Luas Mencapai 102 Hektare
"Mengutip Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan dunia yang menyampaikan 'Pembangunan yang tidak menghormati ekologi akan menuai bencana sosial, dan itulah yang sedang kita saksikan hari ini di Batam'," terangnya mengingatkan.
Ia merekomendasikan beberapa langkah kebijakan penting, yakni moratorium alih fungsi lahan di kawasan lindung dan tangkapan air.
"Revitalisasi DAS dan sumur resapan yang diprioritaskan dalam RPJMD, audit dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek yang melanggar RT RW dan AMDAL," sebutnya.
Serta keterbukaan data dan partisipasi publik dalam pengawasan ruang hidup.
"Jika semua ini diabaikan, Batam bukan hanya gagal menjadi kota dunia, tetapi akan mewariskan krisis ekologis bagi generasi berikutnya," pungkas Rikson. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)
Banjir di Batam 10 Tahun Lebih Dialami Warga Sei Lekop, Walikota Kebut Pembangunan Box Culvert |
![]() |
---|
Melcem Bengkong Langganan Banjir, Li Claudia: Sedang Proses Pengerukan Sungai |
![]() |
---|
Hujan Deras Sejak Senin Pagi, Jalanan Hingga Permukiman di Bengkong Terendam Banjir |
![]() |
---|
Warga Tanjung Riau Batam Resah Tiap Hujan Deras, Permukimannya Jadi Langganan Banjir |
![]() |
---|
13 Langkah Pemko Batam Atasi Banjir di Batam, Tanam Pohon di Lokasi Gundul Jadi Solusi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.