Kenaikan PBB Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo? Hasan Nasbi : Tuduhan Prematur

TRIBUNBATAM.id - Benarkah kenaikan PPB di sejumlah daerah disebabkan adanya efisiensi anggaran pemerintah?

Akhir-akhir ini kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan membuat warga resah.

Di Pati, Jawa Tengah, masyrakat melancarkan protes kenaikan PBB hingga 250 persen.

Aksi unjukrasa berujung ricuh, Rabu (14/8/2025). Bukan hanya pembatalan kenaikan PBB, warga juga mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatam.

DPRD Pati sepakat mengadakan hak angket untuk pemakzulan bupati.

Kendat demikian, Sudewo menolak mundur.

Kenaikan PBB juga terjadi di Jombang, Jawa Timur, Cirebon Jawa Barat, Bone Sulawesi Selatan hingga Semarang Jawa Tengah.

Lantas benarkah ini efek dari efisiensi anggaran?

Pemerintahan Prabowo Subianto memang menerapkan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) hingga 2026.

Efisiensi anggaran tahun depan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 5 Agustus 2025.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi tegas membantah kenaikan PBB merupakan imbas dari efisiensi anggaran. 

Saat konferensi pers yang diunggah di youtube Kantor Kepresidenan, Kamis (14/8/2025), Hasan awalnya menanggapi kejadian demo di Pati.

Pemerintah berharap bisa diselesaikan dengan baik yakni dengan cara dialog.