Baca tanpa iklan
"Itu hanya salah satu modus, tapi mobilisasi memang secara langsung banyak. Bahkan, mobil pribadi jalan untuk menghindari sweeping di terminal dan kereta," sambung Eva.
Oleh karena itu, Eva mengaku mendukung langkah kepolisian yang melakukan sejumlah tindakan menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.
Kepolisian menindak sejumlah orang karena diduga akan memprovokasi unjuk rasa 22 Mei itu.
"Polisi adalah pihak yang paling expert dalam dua hal. Satu, penegakkan hukum. Dua, mereka menjaga kantibmas," ucapnya.
"Jadi, menurutku dalam dua portofolio itu polisi berhak melakukan apa saja. Dan tentu dia kan ahlinya untuk tahu jangan sampai ada problem ketertiban dan chaos," papar Eva.
Eva mengatakan, harus fair dalam menilai tindakan yang dilakukan kepolisian sekarang ini.
Harus percaya bahwa kepolisian mampu menanggulanginya.
Ia juga mengatakan bahwa unjuk rasa 22 Mei tersebut tidak dapat dicegah, namun dapat diminimalisir agar tidak chaos.
"Menurutku enggak disetop. Mungkin dikurangi dan tindak preventif. Demokrasi enggak diganggu, tapi polisi sudah menunjukkan I Have done something untuk prevent chaos," tuturnya.
Bukan mobilisasi massa
Sementara, Seknas Prabowo Sandi M taufik mengatakan bahwa gerakan massa yang mungkin terjadi pada 22 Mei, disebut bukan bentuk mobilisasi dari pihak tertentu.
Gerakan itu murni kesadaran rakyat untuk menjaga pemilu langsung, bersih, jujur, dan adil.
"Itu rakyat yang ingin pemilu jangan sampai curang. Ini rakyat yang bergerak, bukan kita lagi," kata CEO Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi M Taufik, di Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Taufik juga menyebut, tidak ada pengerahan massa secara khusus dari Seknas Prabowo-Sandi.
Masyarakat, menurutnya, sudah sadar akan gerakan nasional kedaulatan rakyat mengawal suara mereka sampai ke tingkat teratas, di depan kantor KPU dan Bawaslu.