Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - Capres Jokowi memandang hal biasa jika ada pihak yang tidak puas setelah pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU akan mengumumkan hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 pada Rabu, 22 Mei 2019.
Jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019, muncul seruan people power.
Jokowi memandang wajar jika ada pihak yang merasa tidak puas.
"Yang namanya kalah ya mesti tidak puas. Enggak ada kalah yang itu puas, enggak ada. Kalah itu pasti enggak puas," ujar Jokowi seusai buka puasa bersama Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).
Menurut Jokowi, jika merasa tidak puas karena dinilai ada kecurangan dalam Pemilu 2019, maka sebaiknya menempuh jalur yang telah ditentukan, yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan, Indonesia tidak hanya satu atau dua kali menyelenggarakan Pemilu, dan pada 17 April 2019, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam bilik suara.
"Rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan. Setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti," ucapnya.
"Karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh KPU, yang menang sudah ditetapkan. Itulah keputusan dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU," tutur Jokowi.
KPU saat ini masih melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019, dan direncanakan diumumkan pada 22 Mei 2019.
Sebelumnya, sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Mereka yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dan Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis.
Ada juga Sekjen FUI Al-Khaththath, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, CEO Seknas PADI Marwan Batubara, dan lainnya.
Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.
"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.