Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga sudah mengajukan tuntutan terkait sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, beberapa poin tuntutan BPN tersebut justru dinilai janggal oleh pakar hukum tata negara.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari misalnya menyebutkan ada dua poin dari tujuh poin tuntutan sengketa kubu Prabowo Subianto - Sandiaga yang janggal.
Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam program Kompas TV, Mencari Pemimpin, Jumat (7/6/2019).
Menurutnya, poin yang janggal itu yakni pada poin ke-4 yang berbunyi 'Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019'.
Lantas pada poin lain, yakni di poin ke-5, juga dirasa janggal.
Poin ke 5 berbunyi, 'Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024'.
"Lalu yang ke dua, menentapkan calon pemenang, itu bukan tugas Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.
• Jokowi Sekeluarga Belanja di Pasar Beringharjo, Ini Harga Pakaian yang Dibeli Iriana dan Menantu-nya
• Laga Pembuktian Ronaldo vs Virgil di Final UEFA Nations League, Minggu (10/6/2019) Pukul 01.45 WIB
• Kepala Stasiun Kereta Api Blitar Ini Tidak Mudik Lebaran Karena Tugas, Ini Caranya Meyakinkan Istri
• Hendak Memperkosa Seorang Dokter, Lidah Pria Ini Dibuat Putus oleh Korban, Begini Kejadiannya
Menurutnya, hal itu bukan tugas MK, melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Mahkamah menjelaskan bahwa ada suara yang beralih, lalu nanti akan ditetapkan oleh KPU, kalau ada PSU (Pemilihan Suara Ulang), selesai PSU, maka nanti KPU menetapkan," jelasnya.
"Jadi tidak boleh juga salah petitum itu, sama saja mendalilkan sesuatu untuk peradilan perdata tapi di dalam peradilan pidana, jadi tidak tepat."
Jubirkum Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu 02 Parabowo Subianto - Sandiaga Uno, Sahroni pun menyanggah.
"Mas Feri kalau mengamati harus lebih dalam," ujar Sahroni.
"Enggak, kalau salah harus diakui Pak, kalau enggak nanti malu di MK," sanggah Feri.
"Apakah dimungkinkan di ke tujuh poin itu untuk dikabulkan semua?" tanya Sahroni.