Baca tanpa iklan
"Siapapun yang ditetapkan oleh MK besok, maka koalisi pilpres usai," tegas Ferdinand Hutahaean.
Demikian juga bila MK menetapkan Prabowo-Sandiaga menang pemilu, maka koalisi pilpres berakhir dan akan ditindak lanjuti dengan koalisi pemerintahan.
"Idealnya begitu karena tidak ada istilah winner take all. Kita harus membangun bangsa bersama-sama," ucap Ferdinand Hutahaean.
Lalu kemanakah arah koalisi Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhyono (SBY) akan berlabuh? Apakah akan menyeberang ke koalisi pemerintahan Jokowi untuk periode 219-2024?
Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, partai belambang mercy itu memilih bersikap menanti tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung.
Partai Demokrat, imbuh dia, tak akan mengajukan diri untuk bergabung ke koalisi pemerintah.
"Tentu kami dalam keadaan pasif dan akan menunggu. Kalau beliau mengajak tentu kami akan melakukan komunikasi nanti," ," ujar Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Rabu (26/6/2019).
Kembali Ferdinand Hutahaean menegaskan, Partai Demokrat siap mendukung bila diminta Jokowi bergabung ke koalisi Pemerintahan.
"Bila Jokowi meminta Demokrat bergabung memperkuat pemerintahan, maka Demokrat akan siap membantu," tegas Ferdinand Hutahaean.
Menurut dia, saat ini partainya intensif menjalin komunikasi dengan koalisi Joko Widodo Maruf Amin.
Bahkan sebelum ini, Ferdinand Hutahaean mengatakan, komunikasi Partai Demokrat lebih intensif dengan koalisi Jokowi-Maruf dibandingkan dengan koalisi Prabowo Subianto Sandiaga Uno.
Ferdinand menambahkan, komunikasi Demokrat dengan koalisi Jokowi-Maruf saat ini sedang menyamakan persepi ihwal masalah-masalah pembangunan di Indonesia.
Ia mengatakan, komunikasi tersebut tak langsung menjurus membahas pembentukan koalisi pemerintahan.
Menurut Ferdinand Hutahaean, jika nantinya Jokowi mengajak Partai Demokrat bergabung, maka komunikasi berlanjut.
Ya komunikasi lanjutan akan terjadi antara Ketua Umum Partai Demokrat SBY dengan Jokowi.