Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018 yang disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mendapat pandangan dari segala fraksi yang ada di Kantor DPRD Kota Batam.
Hal ini diungkapkan saat rapat paripurna, Senin (1/7/2019) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Penyampaian pertama, Zainal mempersilahkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan tanggapannya melalui juru bicaranya.
• Anang Family Karaoke Tawarkan Paket Menarik, Pengunjung Bisa Dapat Dua Ruangan Karaoke
• Jokowi-Maruf Akan Dilantik, Ini 10 Janji Politik Keduanya
• Optimalkan Pendaftaran Lewat Dropbox, BPJS Kesehatan Undang Pihak Kelurahan & Kecamatan di Batam
• Kunjungi 3 Pusat Berbelanja Terbesar di Singapura, Buka Hingga Tengah Malam
Juru Bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dandis Rajagukguk mengatakan terkait laporan yang disampaikan wali kota Batam ada beberapa hal.
Pertama realisasi PAD T.A 2018 yang direncanakan sebesar Rp 1.2 Triliun terealisasi sebesar Rp 1,08 Triliun atau tercapai 87,82 persen.
Jika dibandingkan realisasi PAD masih sama dengan sebelumnya kisaran 80 persen.
"Kami mengapresiasi, realisasi PAD lebih ditingkatkan," ujar Dandis.
Ia melanjutkan tak tercapainya belanja modal, Pemko harus menyampaikan secara terbuka.
Walaupun Pemko Batam mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masih ada catatan yang menjadi perhatian fraksi PDIP.
• Kapten Vincent Raditya Bongkar Nama Asli Lucinta Luna : Manifest Tak Bisa Bohong
• Kisah Thoriq Rizki Maulidan, Pendaki Hilang di Gunung Piramid Bondowoso Jawa Timur
• Jadi Pilihan Investasi Jangka Panjang, Bursa Efek Indonesia Kepri Sosialisasi Pasar Modal Indonesia
• Soal Kapan Ucapkan Selamat ke Pasangan Jokowi-Maruf, Sandiaga Uno: Itu Kan Bukan Budaya Indonesia
"Tindaklanjut BP sampaikan kepada DPRD sebagai pengawas. Fraksi PDIP menyetujui Ranperda ini dan ditingkatkan pembahasannya berdasarkan aturan yang berlaku," katanya.
Kesempatan kedua diserahkan kepada fraksi Golongan Karya (Golkar), melalui juru bicaranya, Hendra Asman.
Dalam penyamapaian ini Hendra mengungkapkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2018 yang disampaikan saat ini yang sudah diperiksa oleh BPK. Atas opini WTP, Fraksi Golkar mengapresiasi Pemko Batam atas prestasinya.
"Dimana Pemko Batam sudah 7 kali mendapatkan opini WTP. Ada beberapa catatan, PAD direncanakan sebesar Rp 1,2 Triliun realisasi Rp 1,08 Triliun atau 87 persen angka ini masih cukup tinggi jika dilihat potensi PAD yang ada," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara fraksi Gerakan Indonesia Raya, Mulia Rindo Purba mengatakan agenda hari ini adalah agenda penting untuk merelisasikan target PAD.