Baca tanpa iklan
Menunggu Keputusan Menpan_RB
Pemerintah Kota Batam masih menunggu informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI. Informasi ini terkait penetapan kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lingkungan Pemko Batam.
Sebelumnya, Pemko telah mengajukan kuota penerimaan ASN tahun 2019 sebanyak 1.980 orang.
Terdiri dari 860 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.120 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun jumlah ini belum jadi keputusan akhir.
"Kita belum dapat informasinya. Tunggu sajalah. Kalau sudah OK dengan Menpan, akan dipublikasi," kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Rabu (3/7) di Gedung DPRD Kota Batam di Batam Center, Kepri.
Harapan Pemko, sebenarnya ingin mengusulkan sebanyak 6.000 orang ASN.
• Tersinggung, Adik Ipar Bacok Pemuka Agama di Tengerang Hingga Tewas, Pelaku Babak Belur Dikeroyok
• 10 Fakta Pernikahan Sedarah di Bulukumba, Alasan Penghulu Menikahkan Hingga Kabur ke Surabaya
• Satgas Waspada Investasi Kembali Bekukan 43 Investasi Bodong Alias Tak Berizin. Ini Daftarnya
• Kampanye Dinkes Kepri Cegah Stunting Bersama Dokter Keluarga, Masuk Program Top di Kemenpan-RB
Kebanyakan dari tenaga guru dan tenaga medis.
Itu seiring dengan penerimaan siswa baru dan semakin meluasnya pelayanan kesehatan di Kota Batam.
Ditandai dengan penambahan rombongan belajar, gedung sekolah baru, dan beberapa puskesmas baru.
Apalagi kondisi sekarang, jumlah tenaga honorer yang ada lebih kurang 6.000 orang. Sedangkan jumlah PNS saat ini, 6.000 orang.
"Peta kebutuhan sekarang 6.000 orang, tapi tidak serta merta dapat diakomodir Kemenpan RB.
Berangsung-angsurlah akan diselesaikan. 1.980 itu, usulan untuk tahap pertama," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin merinci, dari 860 usulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) itu, dibutuhkan sebanyak 218 guru, 82 tenaga kesehatan, 69 tenaga kesehatan untuk RSUD Embung Fatimah, dan 491 tenaga teknis di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Sedangkan usulan untuk calon PPPK, dari 1.120 itu diantaranya, guru sebanyak 774 orang, tenaga kesehatan 138 orang, tenaga kesehatan RSUD 76 orang, serta tenaga teknis di OPD lain sebanyak 128 orang.
"Harapan kami dapat dipenuhi sesuai usulan," ujar Jefridin.