Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Hingga kini, masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 tingkat SMA/SMK di Kepri banyak menuai polemik.
Pasalnya, aturan itu mengakibatkan ribuan calon siswa tak lolos zonasi dan membuat para orangtua kebingungan mencari sekolah negeri untuk anaknya.
Saat Pemprov menawarkan penambahan 2 rombongan belajar (rombel) tiap sekolah, giliran sekolah swasta melancarkan aksi protes terkait kebijakan tersebut.
Berikut ini, Tribunbatam.id telah merangkum sejumlah fakta terkait polemik penerapan sistem zonasi PPDB 2019:
Total 2.126 Anak Tak Masuk Negeri
Di Batam sendiri, secara keseluruhan ada 2.126 calon murid yang belum tertampung di sekolah negeri dan tersebar di seluruh kecamatan.
Agar semua calon murid bisa tertampung, pemerintah akhirnya menambah rombel di setiap sekolah walaupun tak akan bisa menampung semua calon murid yang belum tertampung.
Anak Wawako Batam Tak Lolos Zonasi
Anak ketiga Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad ternyata juga tak lolos zonasi bahkan tak berhasil diterima di dua sekolah sekaligus yakni SMAN 3 Batam dan SMAN 20 Batam.
"Anak saya juga tak lulus. Intinya, tak ada perlakuan berbeda. Sama semua," kata Amsakar, Senin (8/7/2019).
• Tambah Rombongan Belajar & Revisi Area Zonasi, Ini Dia Solusi Atasi Polemik PPDB 2019 di Batam
• Banyak Orangtua Galau Anaknya Tak Lolos Sistem Zonasi, Wawako Batam: Anak Saya Juga Tak Lolos
• PPDB SMKN 1 Batam Tak Pakai Sistem Zonasi, Tapi Ada Beberapa Tahapan Tes, Ini Kata Muhammad Hudawi
Dia meyakinkan kalau itu adalah sebuah kebijakan nasional.
"Kita mesti mulai sesuatu yang sudah jadi kebijakan nasional terutama untuk diri kita sendiri," kata Amsakar.
Gubernur dan Walikota Gelar Pertemuan Terbuka
Gubernur Kepri dan Walikota Batam mengundang calon wali murid yang anaknya tak lolos zonasi dalam sebuah pertemuan terbuka.
Mereka dikumpulkan Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam untuk mencari solusi, supaya anaknya tetap bisa bersekolah negeri.
Solusi sementara menambah ruang kelas baru. Untuk guru, menurutnya tak masalah.