Baca tanpa iklan
Taksi Siapkan Demo
Seperti juga di Indonesia, keberadaan ojek online mendapat perlawanan dari transportasi konvensional.
Pendiri Big Blue Taxi Services, Shamsubahrin Ismail langsung menyatakan ketidaksetutujannya dengan rencana mengaspalnya Gojek di Malaysia.
Ia mengatakan, seharusnya pemerintah menyelesaikan dulu masalah taksi online (Grab) dengan taksi konvensional yang hingga saat ini masih belum tuntas, bukan menambah masalah baru.
Shamsubahrin mengatakan, program Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk membantu pendapatan pengguna sepeda motor bukan sebuah kemajuan.
“Dia menyerukan anak muda jadi ‘despatch’, agar maju ke depan. Banyak menteri maju ke depan seperti mobil nasional, mobil terbang, tapi Syed Saddiq tidak."
“Gojek sebagai pekerjaan tidak menjamin masa depan. Anak muda sebenarnya tidak mau tapi mereka terpaksa karena tak ada pekerjaan,” katanya dalam jumpa pers di kantor pusat Big Blue Taxi Services di Wisma Sentral, Kuala Lumpur.
Shamsubahrin juga berdalih, Gojek tidak bisa diterapkan di Malaysia karena alasan budaya.
"Apa kita ingin anak perempuan kita panggil Gojek, peluk penunggang sepeda motor yang tak dikenalnya dari belakang?” katanya.
Shamsubahrin memperingatkan, supir taksi, supir taksi online dan supir bus akan terjejas jika ojek online diterapkan.
“Ini bukan ancaman. Kita akan menggalang massa kalau Gojek diizinkan. Kita akan demo Syed Saddiq dan rumah Loke,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kabinet Malaysia sepakat menyetujui Gojek untuk beroperasi di Malaysia untuk transportasi roda dua atau ojek online.
Menteri Pengembangan Wirausaha Datuk Seri Mohd Redzuan Yusof mengatakan bahwa proposal Gojek dibahas cukup panjang dalam rapat kabinet pemerintahan Mahathir Mohamad hari ini di Putra Jaya.
• Pria Ini Rela Setir Mobil Sejauh 32 Ribu Km Demi Nikahi Gadis Pujaannya di Jerman, Ini Kisahnya
• Mengenal Sosok Nabilla Aprillya, Mantan Atta Halilintar dan Artis Bigo Live
• Panduan Menggunakan 7 Transportasi Lokal di Selandia Baru, Ada Campervans
"Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Transportasi telah diminta untuk bekerja bersama dan membahas hukum apa yang perlu diubah atau dibuat untuk memungkinkan layanan ini diimplementasikan di negara ini," katanya usai rapat.
Redzuan juga menekankan bahwa pemerintah harus memastikan pentingnya pelayanan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada serta memastikan keamanan transportasi ini.