Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.ID, SINGAPURA - Sebuah video Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Konferensi Delegasi Nasional NTUC menyebar luas di China dan mendapat pujian luas warga China daratan.
Mereka menilai sikap PM Lee yang menyinggung Hong Kong sebagai pahlawan dan sebagai pemerintahan Singapura yang kuat.
Dalam pidato yang videonya tersebar di media sosial China tersebut, PM Lee mengatakan, negaranya akan "selesai" jika dipukul oleh protes gaya Hong Kong.
PM Lee berpidato Hari Selasa lalu bahwa gerakan populis tumbuh di berbagai tempat di seluruh dunia, dari Amerika Serikat dan Prancis hingga Hong Kong.
• Pembunuh Pacar Hamil yang Picu Demo Hong Kong Bersedia Serahkan Diri ke Taiwan
• Sederet Menteri Wajah Lama yang Diprediksi Masuk dalam Kabinet Jokowi-Maruf
• Bom Meledak Salat Jumat, 33 Tewas dan Atap Masjid Runtuh di Afghanistan
PM Lee mengatakan, kondisi Singapura berbeda dengan Hong Kong, namun "kecemasan sosial yang mendalam" juga bisa tumbuh di Kota Singa itu jika tidak diwaspadai.
"Jika itu terjadi pada kita, seperti apa yang terjadi di tempat lain, kita akan menderita konsekuensi yang sama dengan (tempat) lainnya, bahkan jauh lebih buruk karena kita lebih rentan," kata PM Lee seperti dilansir South China Morning Post.
“Tidak mungkin Singapura bisa membuat dan melaksanakan keputusan sulit, atau merencanakan kebaikan jangka panjang negara ini ... Saya pikir Singapura akan selesai. "
Pernyataan Lee dengan cepat menyebar di China daratan. Surat kabar Global Times milik pemerintah, yang diterbitkan di bawah People's Daily, memposting potongan pidato Lee di Twitter.
Beberapa posting tentang pidato itu juga muncul di situs microblogging Cina, Weibo.
Salah satunya, yang diterbitkan oleh platform berita Cina Guancha Syndicate, telah menerima lebih dari 4.400 suka dan 600 komentar pada Kamis sore.
Sejumlah netizen China mengatakan bahwa Lee khawatir bahwa orang Singapura akan mengikuti jejak orang Hongkong. Netizen lain memuji pendekatan garis keras Lion City untuk pemerintahan.
Seorang netizen mengatakan: "Sistem hukum Singapura sangat bagus, dan pemerintah efisien. Akan lebih bagus jika China bisa menjadi seperti Singapura.”
Yang lain, dengan nama pengguna Zhang Yiwu mengatakan, People's Action Party, yang dipimpin oleh PM Lee, memiliki "kemampuan yang kuat untuk mengendalikan dan memerintah".
"Tindakan top-down tidak lemah, jadi situasinya sangat berbeda."
Lee menindaklanjuti komentarnya pada hari Rabu di Forbes Global CEO Conference, di mana ia memberikan sambutannya terkait situasi Hong Kong yang sudah empat bulan dilanda protes dan kerusuhan.
Dalam dialog yang nantinya akan disiarkan oleh media Tiongkok, Lee mengatakan, lima tuntutan utama para pemrotes anti-pemerintah Hong Kong dimaksudkan untuk "mempermalukan" pemerintah Hong Kong.
"Saya tidak melihat jalan keluar yang mudah karena para demonstran, mereka mengatakan mereka memiliki lima tuntutan utama, dan tidak ada yang bisa dikompromikan," kata Lee.
PIDATO PM LEE HSIEN LOONG:
Seperti diketahui, dari lima tuntutan itu, satu tuntutan yang menjadi pemicu demo, yakni penarikan penuh RUU ekstradisi, telah dikabulkan oleh pemerintah.
Namun, isu kemudian bergeser karena ada empat tuntutan lain yang dipaksakan oleh demonstran.
Tuntutan itu, penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi; amnesti penuh untuk semua yang ditangkap selama protes; pencabutan istilah "perusuh" pada demonstran; serta dan hak pilih universal penuh di negara semi-otonom China itu.
"Tapi itu bukan tuntutan yang dimaksudkan sebagai program untuk memecahkan masalah Hong Kong," kata Lee mengomentari. "Itu adalah tuntutan yang dimaksudkan untuk mempermalukan dan menjatuhkan pemerintah."
Lee juga menyinggung mengatasi masalah sosial yang mengakar di kota itu, seperti mahalnya perumahan, membutuhkan keberanian politik dari para pemimpinnya.
Lee mengatakan, kemungkinan sebagian pemrotes tidak tahu apa akhir permainan mereka, tetapi tetap menunjukkan untuk menyatakan ketidakbahagiaan mereka.
"Dan itu adalah keadaan yang paling disayangkan. Anda harus bisa bergerak lebih dari itu, dan untuk mengambil langkah-langkah yang tidak akan mengatasi semua masalah sekaligus, tetapi secara progresif menangani masalah-masalah yang mengganggu warga Hongkong. "
Masalah Hong Kong, kata Lee, semakin lebih dalam karena pada saat bersamaan terjadi perang dagang AS vs China dan konflik geopolitik kedua negara besar itu.
Semuanya berdampak besar pada Hong Kong.
Menjadikan isu Hong Kong sebagai pelajaran bagi negaranya sendiri, PM Lee mengatakan, tidak ada sisi positif bagi Singapura dari aksi protes (seperti Hong Kong).
Negara pulau yang bergantung pada perdagangan ini hanya akan berkembang ketika negara-negara lain makmur dan melakukan bisnis dengannya.
"Ini soal kepercayaan di kawasan, sehingga investor datang dan tidak berpikir bahwa (mereka) berada di bagian dunia yang berbahaya," kata Lee.
Demonstran Terlalu Jauh
Eugene Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University menilai bahwa reaksi China tidak mengejutkan karena perspektif Lee dilihat sebagai "validasi eksternal" bahwa para pengunjuk rasa di Hong Kong telah bertindak terlalu jauh.
Singapura memang harus memperhatikan hal itu karena banyak warga Hongkong mempertimbangkan bermigrasi karena krisis.
Dari survei terbaru, lebih dari 40 persen warga Hong Kong ingin keluar dari negara itu akibat berlarut-larutnya dan semakin kerasnya demonstrasi.
"Dari perspektif rata-rata orang di China, pernyataan Lee sangat erat karena mereka melihat Singapura sebagai negara kota dengan mayoritas etnis China dan ekonomi yang kuat, tidak jauh berbeda dari Hong Kong," kata Tan.
Pernyataan itu juga selaras dengan mereka yang merasa kekerasan yang terjadi saat ini tidak akan membantu mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang serius di Hong Kong yang terus memburuk.
Namun ia menambahkan: "Yang pasti, pernyataan Lee tidak akan menemukan penerimaan serupa di Hong Kong."
Pernyataan PM Lee jauh lebih bijak dibanding sejumlah negara Barat yang saat ini justru memberi dukungan kepada demonstran Hong Kong, sehingga hal itu seperti menambah bensin ke dalam api.
DPR Amerika Serikat, misalnya, bahkan menggaungkan RUU mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.
Uni Eropa juga mengungkapkan dukungan terhadap para demonstran sehingga hal ini membuat China merasa tersudut dan balik menyerang negara-negara yang mendukung demonstran.
China keukeuh mengatakan tidak pernah intervensi terkait masalahg Hong Kong dan tetap konsisten dengan kesepakatan "satu negara dua sistem".