Baca tanpa iklan
Hanya saja, hingga saat ini, pihak rumah sakit masih takut untuk menerima tawaran tersebut karena regulasinya belum ada.
"Masih menunggu regulasinya, takut juga kalau salah-salah nanti," ujar Jumaidah, Kabid Keuangan RSUD Muhammad Sani Karimun.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, RSUD Muhammad Sani merupakan mitra kerja dari Komisi II, dalam kaitannya dengan keuangan dari BLUD yang dikelola secara mandiri.
Nyimas mengatakan, pihaknya akan mencari tahu terkait aturan dana talangan untuk menutupi biaya BPJS Kesehatan.
"Kalau ada sebenarnya bagus. Saya akan cari tahu seperti apa regulasinya dan daerah mana yang telah menerapkannya," jelas Nyimas. (bob/ayf)