Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Pemerintah Indoensia memberikan angin segar kepada para perantau yang tidak mudik. Mereka akan diberikan insentif oleh pemerintah.
Kabar baik datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada rapat terbatas antisipasi mudik pada Senin (30/3/2020), Presiden Jokowi mengatakan akan memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal yang tidak pulang kampung.
• ATB Perkuat Jalur Pipa Baru, Suplai Air di Melcem Batam Kini Mengalir Lancar
• Data Terbaru Covid-19 di Kepri Senin (30/3), PDP 90 Orang, ODP 1.726 Orang
• Langkah Tegas Jokowi, Larang ASN Pulang Kampung Saat Lebaran, Segera Siapkan Perpres
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (30/3/2020).
Mulanya, Jokowi menegaskan bahwa kini pemerintah tengah fokus menangani masalah Virus Corona dengan membatasi gerak masyarakat.
"Sudah saya tekankan fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi dan membatasi satu tempat ke tempat yang lain," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa imbauan pada warga untuk tidak mudik dilakukan secara lebih tegas.
"Demi keselamatan bersama saya juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan ke daerah," ujar Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.
Lalu, ia menyinggung soal adanya beberapa pertanyaan dari para gubernur yang sudah mengimbau agar para perantau tidak pulang ke daerah asalnya masing-masing.
Menurut Jokowi, imbauan itu tidak cukup.
"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur-gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik."
"Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi tetapi menurut saya imbauan-imbauan itu juga belum cukup," tegas Jokowi.
Menurutnya perlu ada tindakan yang lebih tegas agar para perantau tidak pulang.
"Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," sambungnya.
Lalu Mantan Wali Kota Solo ini menyinggung bahwa arus mudik kini terjadi lebih awal bukan karena budaya melainkan faktor ekonomi.