Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kisruh tagihan listrik warga yang membengkak mendapat sorotan dari anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Kepri, Haripinto Tanuwidjaja.
Menurutnya, bright PLN Batam harus aktif meminta bantuan kepada PLN Persero sebagai induk mereka.
Ia menjelaskan, bright PLN Batam merupakan saham milik PLN Persero. Sehingga tidak ada alasan PLN Persero tidak dapat membantu PLN Batam.
"PLN Persero kan disuntik oleh pemerintah pusat, kalau tidak salah sekitar Rp 48 triliun. Itu untuk membantu program pusat, dalam subsidi warga. Harusnya bisa diupayakan PLN Batam untuk membantu warga," ujarnya, Senin (8/6/2020).
Menurutnya, bright PLN Batam harus bisa mendapat bantuan itu. bright PLN Batam menurutnya tidak hanya membantu warga pemilik daya 900 Ampere ke bawah. Poin ini juga diakui sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan.
Apabila bright PLN Batam proaktif untuk meminta bantuan PLN Persero, PLN Persero pun bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.
Menurutnya, pemberian bantuan untuk Kota Batam tidak bisa hanya berdasarkan daya atau ampere.
Namun warga yang terdampak Covid-19. Bright PLN Batam diminta buat verifikasi. Terutama warga yang dulunya punya kemampuan, tapi sekarang tidak mampu.
"Usaha mikro sekarang terdampak. Harusnya usaha mikro yang terdampak dibantu. Biasanya bayar listrik Rp1 sampai 2 juta, tapi income tidak ada," imbuhnya.
PLN Batam menurutnya dapat membuat verifikasi untuk warga yang akan dibantu. Karena banyak tidak mampu bayar hutang listrik sekarang. Seperti pemilik salon, yang sekarang tutup, karena tidak ada yang berani ke salon.
• Pemko Pulangkan 16 PMI ke Daerah Asalnya, 169 Orang Masih Tinggal di Kota Batam
• Krisdayanti Diingatkan Wakil Ketua MKD DPR, Minta Masalah Keluarga Tidak Diumbar ke Ranah Publik
"Masyarakat menengah itu sudah kena sekarang. Harus diberikan bantuan cash flow. Karena itu, PLN Batam dibantu melakukan restrukturisasi, tapi sesuaikan dengan kemampuan PLN. Keterlibatan PLN Batam dinilai sangat penting, karena listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat," sebutnya.
Pemko Batam undang bright PLN Batam
Pemerintah Kota Batam meminta kepada bright PLN Batam tidak memutus aliran listrik kepada warga yang tidak mampu membayar tagihan listrik akibat tagihan listrik yang melonjak.
Permintaan ini merupakan satu dari beberapa poin pertemuan antara Pemko Batam dengan perwakilan bright PLN Batam di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Sabtu (6/6) lalu.
Selain itu, Pemko Batam berharap ada kebijakan dari sisi pembayaran. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin yang memimpin rapat tersebut mengusulkan, agar kumulatif selisih bayar tagihan listrik pada bulan sebelumnya tidak ditagih kepada konsumen sekaligus dalam satu bulan.