Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan berdebat dengan pengamat ekonomi Rizal Ramli.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan, pihaknya sudah mengundang Rizal Ramli untuk hadir di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengundang Rizal Ramli melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut.
Djamester sendiri juga turut serta ingin melakukan perdebatan ke Luhut terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.
"Rencananya kami akan mengundang beliau dalam minggu ini untuk berdiskusi melihat analisis data-data yang disampaikan dan dasar-dasar keilmuan yang digunakan. Dari kami sudah sampaikan jadwalnya, tinggal tunggu konfirmasi Pak Djamester," ujar Jodi kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2020).
Lebih lanjut Jodi mengatakan, Djamester selama ini kerap memberikan masukan terhadap pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo.
Soal masukkan tersebut itulah, Luhut mengundang langsung tatap muka terhadap Djamester.
"Kita kan mau diskusinya ilmiah. Pak luhut sangat mengapresiasi permintaan dari Djamester Simarmata, beliau sudah memberikan pesan kepada kami concern-concern beliau dilengkapi dengan data-data yang lengkap serta analisis berdasarkan penelitian," ujarnya.
Rizal Ramli Siap Ladeni Luhut
Perlu diketahui, Rizal Ramli menyatakan kesiapannya untuk meladeni tantangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam berdebat soal utang negara.
Bahkan, Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurrahman Wahid itu juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama tim ekonomi lainnya untuk turut serta dalam perdebatan.
“Awalnya Rizal Ramli tidak setuju. Dia bilang tidak usah diladeni. Tapi karena ditawarkan oleh promotor dari Prodem, akan berdebat satu paket dengan tim ekonomi Jokowi, termasuk Menkeu Sri Mulyani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, maka dia (Rizal Ramli) mau,” ujar Juru Bicara Rizal Ramli, Adhie Massardi dalam jumpa pers di bilangan Tebet.
Adhie lalu menjelaskan, antara Luhut dengan Rizal Ramli bersahabat sudah sangat lama.
Apalagi sama-sama di kabinet Gus Dur.
Yang ingin disampaikan RR, lanjut Adhie, Luhut adalah menteri paling senior.
"Gus Dur dikenal karena intelektualnya. Luhut harus bersama-sama ikut mewariskan demokrasi ini lewat dialog yang bertanggung jawab. Kader-kader demokrasi mendatang harus memiliki legasi, bahwa ada tokoh-tokoh pendahulu yang menghormati demokrasi. Harapannya, ke depan demokrasi dan pemerintahan lebih baik," katanya.
Luhut Tantang Tatap Muka
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.
Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau Covid-19.
"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).
"Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi, jangan rakyat dibohongin," sambungnya.
Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara-negara lainnya, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.
"Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar," kata dia.
Luhut mengatakan, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen hingga akhir 2020.
Luhut bilang, utang pemerintah merupakan utang produktif.
Ia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat.
"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif," ucapnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai Rp 5.172,48 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat Rp 644,03 triliun atau 14,22 persen.
Total utang tersebut setara dengan 31,78 persen terhadap PDB.
Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB. (Kompas.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Luhut Tantang Pengkritik Utang Negara Tatap Muka" dan "Luhut Siap Berdebat Lawan Rizal Ramli soal Utang Luar Negeri, Besok