Baca tanpa iklan
Editor: Septyan Mulia Rohman
TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Kepala Dinas Pendidikan ( Disdik ) Karimun, Bakri Hasyim terkejut dengan kabar oknum guru di Kabupaten Karimun yang kedapatan ikut ke dalam tim pemenangan calon Kepala Daerah.
Menurutnya, oknum guru berstatus Aparatur Sipil Negara ( ASN ) itu tidak pernah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Dirinya baru mengetahui setelah kegiatan guru tersebut terpantau oleh Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu ) Karimun.
"Tahu-tahu ketangkap. Waktu ketangkap nama dinas juga yang disebut.
Dia tidak pernah berkoordinasi dengan dinas. Dinas juga tidak pernah berikan rekomendasi ke dia," sebut Bakri, Senin (7/9).
Sepengetahuan Bakri, kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut ketika berada di luar jam sekolah.
Disebutkan Bakri, pihaknya telah menyampaikan ke ASN di jajaran Dinas Pendidikan perihal kenetralan PNS dalam Pilkada.
"Bukan kami mau buang badan. Tidak mau bela anak buah. Tapi itu pribadi. Dia kan ikut organisasi. Mungkin terbawa organisasi dan lupa (statusnya) PNS," ujar Bakri.
Setiap bertemu guru-guru kami sampaikan harus netral. Kalau masing-masing untuk hak politik (sebagai pemilih). Tapi tidak pernah memenangkan satu kandidat (sebagai timses)," papar Bakri.
Beberapa aturan terkait netralitas ASN terdapat di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 serta PP nomor 53 tahun 2010.
• Polres Bintan Pantau Medsos Selama Pilkada Bintan, Kapolres: Jauhi Kampanye Hitam
• Ada Sanksinya, KPPAD Kepri Larang Orang Dewasa Ajak Anak-anak Ikut Kampanye Pilkada
Berawal dari Facebook
Oknum guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi perhatian Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Karimun.
Ia diduga kuat terlibat dalam tim pemenangan satu calon yang ikut berlaga di Pilkada Karimun.
Temuan dugaan pelanggaran ini diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Karimun secara tidak langsung.
Tindakan oknum ASN itu ditemukan di dalam sebuah postingan media sosial Facebook.
Bawaslu Karimun kemudian menindak lanjuti dengan memanggil sejumlah pihak yang diduga berkaitan, yaitu ASN yang bersangkutan, penanggung jawab posko pemenangan pasangan calon serta pemilik akun Facebook.
"Dia guru, ASN di Dinas Pendidikan. Sudah kami klarifikasi dari penanggungjawab posko, yang punya FB dan yang bersangkutan.
Kami mengklarifikasi dia ikut kegiatan, menggunakan jaket (terkait dengan kegiatan pemenangan calon). Jawabannya sepertinya matching (sesuai)," ucap Anggota Bawaslu Karimun, Tiuridah Silitonga, Minggu (6/9/2020).
Tiur mengatakan pihaknya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak-pihak yang dipanggil.
Hasilnya, nama ASN tersebut diketahui termasuk ke dalam SK tim pemenangan serta ikut pada kegiatan di posko pemenangan satu calon.
Pihaknya kemudian membuat rekomendasi untuk tindak lajut penanganan temuan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ia menegaskan, apabila ada pasangan calon yang melibatkan ASN maka sanksinya merujuk ke hukum pidana.
Tidak hanya ke bakal pasangan calon, namun ancaman sanksi pidana juga mengarah ke tim pemenangan bakal pasangan calon.
Sementara, Bawaslu Karimun fokus ke Undang Undang Pemilu.
Bawaslu Karimun sudah tiga kali menangani pelanggaran selama proses Pilkada Karimun.
Dua administratif dan satu pelanggaran aturan lainnya. Yang ketiga ini netralitas ASN.
Menurut Tiur, ASN sangat rentan dengan pelanggaran di Pilbup Karimun. Oleh karena itu Ia berharap agar ASN tetap menjaga netralitas.
Beberapa aturan terkait netralitas ASN terdapat di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kemudian Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 serta PP nomor 53 tahun 2010.
Selain itu Ia juga megimbau agar masyarakat dapat bijak dalam bermedia sosial, termasuk di masa Pilkada ini.
"Kami dari Bawaslu berharap tidak ada lagi ASN yang tidak netral.
Kami mengimbau bijak lah menggunakan medsos. Bisa saja nanti masuk ke UU ITE," pesannya.(TribunBatam.id/Elhadif Putra)