Baca tanpa iklan
700 itu yang kita serahkan ke PAD. Kalau bagus, akan kelihatan deviden untuk kas daerah,"katanya.
Sebelumnya diberitakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), resmi mendapat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari pemungutan biaya labuh jangkar bagi kapal di zona Perairan Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan penarikan biaya jasa labuh kapal oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di PT BIAS Delta Pratama, Galang, Rabu (3/3/2021) lalu.
Setelah prosesi tersebut, bersama sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, juga sempat melakukan pemantauan radar pemantau lalu lintas kapal.
Adanya peresmian pemungutan biaya labuh jangkar untuk masuk ke dalam PAD Kepri sendiri melalui proses yang sangat panjang.
Proses ini diakuinya telah berlangsung sejak kepemimpinan Ismeth Abdullah.
"Kegiatan ini memang prosesnya panjang, dari gubernur pak Ismeth Abdullah kemudian pak Sani.
Lemudian pak Nurdin dan pak Isdianto. Saya kira semua punya peran besar untuk ini.
Alhamdulilah memang saat kami diamanahkan masyarakat launching pungutan perdana ini," katanya.
Ia menuturkan Pemprov Kepri kini mendapat tambahan PAD dari 3 area labuh jangkar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
Dari 17 titik yang ada di Kepri, yakni zona perairan Pulau Nipah, zona Perairan Tanjungbalai Karimun, dan zona Perairan Pulau Galang.
Saat ini pengelolaan dari labuh jangkar juga diakuinya masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Daerah Kepri sebagai salah satu target dan retribusi di daerah itu untuk tahun 2021.
"Realisasi ini harus serius kita kejar demi membangkitkan kembali perekonomian kita di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Kami juga akan kejar potensi lain di tanggal 9 mendatang, supaya seluruh potensi dapat kita manfaatkan," tuturnya.