Baca tanpa iklan
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan tahunan yang menjadi agenda Dinas Pendidikan dan calon peserta didik baru serta orang tua.
Saat ini Dinas Penddikan (Disdik) Kepri sudah mulai melakukan pendataan dan persiapan sebelum pengumuman PPDB disampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk jenjang SMA/SMK dan SLB.
"Saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan, optimis PPDB Tahun 2021 ini dapat terlaksana secara baik. Apa pun masalah dan persoalan yang timbul itu tentu ada solusi," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Muhammad Dali dalam News Webilog Tribun Batam edisi 3 Mei 2021.
Tak lupa, ia meminta kepada seluruh calon peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah dibuat.
"Kita harapkan janganlah berusaha memprovokasikan keadaan dengan memaksakan kehendak dan mengadu ke pihak-pihak tertentu," ujarnya.
Baca juga: PPDB 2021 - SMAN 1 Tanjungpinang Buka Kuota 360 Siswa
Dali mengatakan, Disdik Kepri sangat menaruh harapan besar kepada semua pihak khususnya kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di setiap wilayah yang ada di Kepri untuk membantu menjadi perpanjangan tangan kebijakan yang bersifat teknis ataupun non teknis terkait PPDB.
"PPDB ini akan menjadi bukti nyata bahwa MKKS ini memiliki peran yang penting dalam melihat pemerataan akses untuk pendidikan dikaitkan dengan jalur-jalur yang disiapkan pemerintah," ujarnya.
Karena itu, ia mengajak kepada semua pihak untuk membantu mempublikasikannya.
"Yakinlah sistem yang dilakukan oleh pemerintah itu bertujuan baik," jelasnya.
Dali melanjutkan, persoalan dunia pendidikan begitu kompleks terkususnya menjelang PPDB.
"Persoalan pendidikan di Batam itu lebih rumit kalau dibandingkan dengan wilayah lain. Lain halnya di Tanjungpinang justru unik. Karena apa, karena terlalu banyak orang yang mau mengatur, Disdik mau diatur, sekolah mau diatur," ungkapnya.
"Padahal kalau ikut berdasarkan data PPDB kita yang sudah berjalan 3 tahun ini, PPDB itu tahun pertama kekurangan siswa, hanya 104 siswa. Tahun kedua kepemimpinan saya di Disdik kekurangan 108 dan kemarin tahun ketiga 128 siswa. Itulah yang disebut aksesnya tidak merata. Karena pendidikan kita ini kan potretnya masa lalu dimasukkan sistem masa kini," ungkap Dali.
Untuk menyesuaikan persoalan itu, lanjut Dali, sedikit berat. Diterangkan olehnya bahwa di Tanjungpinang SMA Negeri 1 dengan SMA Negeri 3 berada pada satu wilayah yang dekat, SMA Negeri 4 dengan SMA Negeri 2 juga satu wilayah yang berdekatan kemudian SMA Negeri 5 dengan SMA Negeri 1 juga sama.
"Bahkan kebijakan yang kita buat all raund zonasi jadi tujuannya ingin mengajak agar anak-anak ini sadar posisinya itu sebenarnya lebih dekat dengan sekolah yang ada di wilayahnya tinggal," katanya.
"Tetapi karena dia tidak bertahan dan tidak komitmen terjadilah lapor tokoh sana lapor tokoh sini akhirnya dia mendapat hiburan untuk bertahan. Ini yang saya sebut tokoh provokator yang tidak mendukung kebijakan pemerintah," ungkap Dali.
Dali berharap nantinya kepada calon peserta didik untuk dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan per zonasi dan belajar untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal masing-masing.
Dali juga menyebutkan rancangan peraturan gubernur tentang PPDB tahun 2021 telah siap untuk dibawa dalam pembahasan bersama Komisi IV DPRD.
"Harapan saya, kita bawa unsur legislatif dalam pembahasan karena setidak-tidaknya nanti saya sampaikan ke Komisi IV bahwa pihaknya dapat menjadi pengawas PPDB. Jadi kalau seandainya pengawas itu ingin bermain ya tanggungjawab sendiri.
Oleh sebab itu tentu kita tidak akan membicarakan hal-hal yang negatif dalam PPDB ini tetapi tetap menuju kepada hal yang positif agar anak-anak yang akan masuk ini nanti mereka akan tergerus dengan pemikiran-pemikiran yang positif bukan yang negatif," paparnya.
Dali mengatakan, memang saat ini jalur yang digunakan masih mengacu ke jalur nasional yaitu zonasi 50 persen minimal. Kemudian ada jalur prestasi akademik dan non akademik nanti di Pergub akan ditegaskan kembali, kemudian jalur afirmasi yang direkrut dari Kartu Indonesia Pintar disiapkan kuota 15 persen di setiap sekolah
"Meskipun tidak memandang zonasi, sama dengan jalur prestasi dia berhak memilih kemana-mana, tapi alangkah baiknya dia memilih sesuai dengan zonanya supaya kalau kuota itu berlebih dia tidak kerepotan dengan arus zonasi itu," ujarnya.
"Kedua jalur afirmasi ini kan dari kalangan tidak mampu, kalau dia pilih sekolah lebih jauh maka nanti dikhawatirkan timbulnya keluhan baru tentang transportasi," ucapnya.
Terkhusus Kota Batam, Dali membeberkan terjadinya penolakan sebanyak lebih kurang tiga ribu calon peserta didik pada tahun lalu oleh sekolah negeri. Hal itu berdampak pada timbulnya permasalahan pendidikan di Kepri.
Kepada sekolah swasta Dali berharap kiranya dapat menjadi alternatif wadah mendidik dan mengajar para generasi penerus bangsa khususnya di Kepulauan Riau.
"Oleh sebab itu kita juga mengimbau kepada sekolah swasta agar bagaimana anak-anak bisa mudah masuk saran saya tekan lah biaya sekolah untuk lebih ringan sama dengan sekolah negeri,
Selanjutnya sebagaimana semangat Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru kedepan ini SMA/SMK dan sederajat lainnya akan dijadikan program wajib belajar 12 tahun sesuai konsep yang nantinya akan diupayakan sebagai kewajiban pembiayaan dari pemerintah untuk bebas biaya," ujarnya.
(Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)
Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita tentang Kepri